-
-
- Luar Negeri
-
- PBB: Taliban Tak Diundang di Pertemuan tentang Afghanistan di Doha PBB: Taliban Tak Diundang di ...
PBB: Taliban Tak Diundang di Pertemuan tentang Afghanistan di Doha
📅 Senin, 01 Mei 2023, 09:16 WIB | Oleh: Lili Lestari
Doc: Anadolu
PBB - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum mengundang pemerintahan Taliban ke pertemuan yang dia selenggarakan dengan utusan khusus untuk Afghanistan dari berbagai negara di Doha minggu depan, kata seorang juru bicara PBB pada Jumat (28/4).
"Sekretaris Jenderal belum memberikan undangan kepada otoritas de facto," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dikutip dari Freshnewsasia.
Pekan lalu PBB harus menekankan bahwa pertemuan itu tidak akan fokus pada kemungkinan pengakuan internasional atas pemerintahan Taliban setelah komentar wakil ketua PBB memicu kekhawatiran dan kebingungan.
Pertemuan di Qatar pada Senin dan Selasa malah dimaksudkan untuk fokus pada menghidupkan kembali "keterlibatan internasional seputar tujuan bersama untuk masa depan yang tahan lama di ... Afghanistan," kata Dujarric.
Wakil Guterres, Amina Mohammed, telah menyarankan minggu lalu bahwa pertemuan di Doha "dapat menemukan langkah-langkah kecil itu untuk mengembalikan kita ke jalan menuju pengakuan."
Sebaiknya Anda baca juga:
Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan pimpinan AS mundur setelah perang selama 20 tahun.
Pada Desember, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang, untuk kedua kalinya, menyetujui penundaan keputusan apakah akan mengakui pemerintahan Taliban Afghanistan dengan mengizinkan mereka mengirim duta besar PBB ke New York.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat pada Kamis mengutuk larangan Taliban terhadap wanita Afghanistan yang bekerja untuk PBB di Afghanistan dan meminta para pemimpin Taliban untuk "segera membalikkan" tindakan keras terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Sebaiknya Anda baca juga:
Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya yang ketat terhadap hukum Islam.Pejabat Taliban mengatakan keputusan tentang pekerja bantuan wanita adalah "masalah internal".
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!