Realokasi Belanja yang Kurang Prioritas ke Sektor Produktif

JAKARTA - Lembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan realokasi belanja menjadi langkah paling realistis ditempuh pemerintah untuk menjaga defisit APBN agar tetap terkendali di tengah ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman mengatakan realokasi dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja produktif akan menjadi kunci menjaga ruang fiskal.

“Pemerintah dapat melakukan realokasi dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, termasuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan,” katanya di Jakarta, Rabu (4/3).

Selain penyesuaian belanja, Rizal menambahkan momentum kenaikan harga komoditas global, baik migas maupun mineral, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Dengan cara itu, sebagian tekanan akibat kenaikan impor energi dapat dikompensasi dari sisi pendapatan. Pendekatan itu dinilai penting agar defisit fiskal tetap terkendali tanpa harus menambah utang secara agresif.

Terkait subsidi energi, Rizal menilai penyesuaian tetap perlu disiapkan, tetapi arah kebijakannya sebaiknya bukan sekadar menaikkan harga atau memangkas subsidi secara luas.

Reformasi yang mengarah pada ketepatan sasaran dinilai lebih efisien dari sisi fiskal.

Selama ini tambahnya, sebagian subsidi energi masih dinikmati kelompok berpendapatan menengah ke atas. Menurut dia, reformasi yang mengarah pada subsidi yang lebih terarah kepada rumah tangga rentan dan sektor produktif akan jauh lebih efisien dari sisi fiskal.

“Dengan cara ini, pemerintah tetap dapat menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus menahan lonjakan belanja subsidi ketika harga minyak dunia meningkat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa dalam situasi ketidakpastian geopolitik seperti konflik di Timur Tengah, langkah antisipatif utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan disiplin fiskal.

Apalagi Indonesia masih merupakan net importer minyak, sehingga kenaikan harga minyak dunia langsung meningkatkan biaya impor energi dan berpotensi memperlebar belanja subsidi serta kompensasi energi dalam APBN.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar 210,1 triliun rupiah dari total subsidi 318,9 triliun rupiah.

Namun, hasil perhitungan Indef menunjukkan eskalasi konflik Iran dan Israel-AS dapat meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan. Pada skenario ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi 218,1 triliun rupiah. Jika konflik berlanjut lebih lama, kebutuhan subsidi bisa mencapai 240,98 triliun rupiah, bahkan dalam skenario berat melonjak hingga 278,59 triliun rupiah.

“Jika perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dolar AS per barel minyak akan menambah beban subsidi energi sekitar 25 triliun rupiah,” kata Rizal.