OIKN Buka Peluang Investasi KPBU

Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk sektor hunian dan jalan serta terowongan pintar (Multi Utility Tunnel/MUT) di Nusantara, Kalimantan Timur dengan skema availability payment.

"Jadi saya kira yang sudah saya katakan ada beberapa (proyek) KPBU baik dari sektor hunian maupun dari sektor infrastruktur dasar lainnya. Saya kira itu intinya KPBU untuk sektor hunian sekitar Rp60,9 triliun, kemudian jalan dan MUT Rp70 triliun," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam acara penjajakan pasar atau market sounding di Jakarta, Senin (24/2).

Seperti dikutip dari Antara, OIKN melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait investasi swasta murni tahap pertama sebesar 1,25 triliun rupiah dengan lima perusahaan.

"Termasuk untuk yang investasi swasta murni di mana sekarang yang kita kerjasamakan dan sudah siap sebesar 1,2 triliun rupiah dari 6,9 triliun rupiah serta sisanya nanti setelah ada yang sudah mengukur tanah dan sebagainya nanti akan kita lanjutkan," katanya.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa pada hari ini lima pelaku usaha menandantangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait pemanfaatan lahan untuk pembangunan kawasan mixed-use, hotel, perkantoran, dan juga universitas.

"Dan pagi hari ini kita menyaksikan lima lagi pelaku usaha yang akan menandatangani PKS pemanfaatan lahan, lima perusahaan anak bangsa dengan nilai investasi estimasi yang dikomitmenkan di tahap awal ini sebesar 1,25 triliun rupiah untuk membangun mixed use, hotel, perkantoran, juga universitas," kata Agung.

Kelima perusahaan yang melakukan penandatangan perjanjian kerja sama pada hari ini adalah PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.

Dengan adanya penandatanganan investasi swasta murni tersebut diharapkan ekosistem perkotaan di IKN yang sudah mulai terwujud akan bisa berkembang lebih jauh lagi.

"Perjanjian ini adalah sebuah landasan yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing antara OIKN dengan para investor termasuk adalah mengenai komitmen untuk memulai pembangunan, yang di perjanjian-perjanjian kerja sama sebelumnya ini kita rencanakan dilakukan selambat-lambatnya 18 bulan sejak penandatanganan, karena pada waktu itu tentunya masih banyak pembangunan yang perlu dilakukan, Tapi di perjanjian kerja sama kali ini kita bersepakat kita komit untuk memulai pembangunannya di 2025," kata Agung.

‘Smart City’

Lebih lanjut, Agung mengatakan ini sebuah bentuk yang memberi keyakinan bahwa infrastruktur di IKN ini terus berjalan bahkan makin maju, dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C ini juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya di tahun ini juga. Sehingga kami harap bersamaan antara infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan investor yang membangun fasilitasnya ini bisa berjalan lebih jauh.

Dengan skema KPBU, OIKN berharap dapat menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan IKN yang modern, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip smart city. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ibu kota masa depan Indonesia.

Sebelumnya, Basuki menyebut Gedung penting di Kota Nusantara, seperti Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, dan Istana Wakil Presiden yang kini kemajuan pengerjaan mencapai 40 persen.

"Kalau Kantor Sekretariat Presiden sudah selesai 100 persen, dan Kantor OIKN selesai Maret 2025," jelasnya.