Menlu RI dan Presiden ICRC Bertemu, Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membicarakan isu Myanmar dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Mirjana Spoljaric, ketika keduanya bertemu di sela-sela Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (22/9).

Dalam keterangan tertulis Kemlu RI disebutkan bahwa Menlu Retno dan Mirjana membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan ASEAN dan ICRC untuk membantu rakyat Myanmar.

Ketika bertukar pandangan mengenai situasi di Myanmar, Retno menegaskan bahwa Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi rujukan utama penyelesaian krisis politik yang dipicu kudeta oleh militerdi negara itu.

Retno juga menjelaskan upaya dan aksi konkret yang telah dilakukan Indonesia --selaku ketua ASEAN tahun ini-- untuk isu Myanmar, khususnya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen membantu rakyat Myanmar, bahkan setelah masa keketuannyadi ASEAN berakhir, dengan menjalankan mekanisme troika.

Mekanisme tersebut baru mulai diterapkan tahun depan ketika keketuaan Laos, yang akan didampingi oleh Indonesia (ketua sebelum) dan Malaysia (ketua selanjutnya) guna memastikan keberlanjutan penanganan isu Myanmar melalui implementasi 5PC.

Sementara itu, Mirjana menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia untuk ICRC selama ini dan berharap dapat lebih memperkuat hubungan Indonesia dan ICRC melalui berbagai kerja sama dan dialog.

Mirjana Spoljaric adalah seorang diplomat Swiss dan perempuan pertama yang menjabat sebagai presiden ICRC. Ia resmi menjabat sebagai presiden ICRC pada Oktober 2022.

Myanmar menghadapi krisis politik dan ekonomi sejak junta militer melancarkan kudeta terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada 1 Februari 2021.

Junta kemudian menangkap dan memenjarakan Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga Myanmar melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak kekuasaan junta militer, yang lalu ditanggapi dengan kekerasan oleh junta hingga mengakibatkan jatuh banyak korban jiwa dan luka-luka.

ASEAN kemudian merespons krisis tersebut dengan menyepakati 5PC bersama pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, pada April 2021.

Namun hingga kini implementasi konsensus tersebut masih mandek karena tidak ada niat dan kemauan dari pihak junta Myanmar untuk menyelesaikan krisis.

Sejak itu, ASEAN tidak lagi mengundang Myanmar dalam berbagai pertemuan di tingkat politis, termasuk dalam pertemuan tingkat menteri dan tingkat tinggi.