Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Menkeu Sebut Tak Ada Lagi Pembelian Motor Listrik SPPG pada 2026

📅 Kamis, 09 Apr 2026, 19:40 WIB | Oleh:
Menkeu Sebut Tak Ada Lagi Pembelian Motor Listrik SPPG pada 2026 Doc: RRI/Magdalena Krisnawati
Ket. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak lagi menganggarkan pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah dirinya mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

“Saya tanya semalam, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/4).

Purbaya mengakui sempat terjadi miskomunikasi terkait pengadaan motor listrik yang dibahas pada tahun sebelumnya. Ia mengira usulan pengadaan telah ditolak, namun sebagian proses ternyata sudah berjalan.

Menurut dia, pengajuan tersebut kemungkinan dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Meski demikian, ia memastikan ke depan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan diperketat.

“Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu. Tapi nanti kami lihat lagi ke depan, yang jelas ke depan, tidak ada lagi,” kata dia.

Secara terpisah, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penganggaran motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian dari anggaran tahun 2025. Program tersebut masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ia menyebut pada akhir 2025 Pejabat Pembuat Komitmen telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). Sehingga pembayaran mengikuti mekanisme dua tahap: termin pertama setelah 60 persen unit selesai, dan termin kedua setelah penyelesaian 100 persen unit.

Namun hingga batas akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen. Atau 21.801 unit dari total 25.644 unit yang dikontrakkan.

“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap dua,” ujar Dadan seraya menegaskan total realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit, bukan 70 ribu unit seperti yang sempat beredar. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp84.400/...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

39 menit yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
Ekonomi
Berpotensi Melemah Lanjutan...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.