Menguat Desakan Reformasi WTO agar Lebih Adil Jalankan Tugas

HONG KONG - Special Administrative Region (SAR) Hong Kong di Tiongkok mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke arah yang benar, termasuk pemulihan sistem penyelesaian sengketa yang berfungsi dengan baik dan penuh sesegera mungkin.

Sekretaris Keuangan Pemerintah SAR Hong Kong, Paul Chan, Sabtu (10/12), mengatakan saat ekonomi global sedang menghadapi berbagai tantangan, SAR Hong Kong selama bertahun-tahun telah menjadi pendukung kuat sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya.

Chan menyampaikan hal itu saat bertemu Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala yang mengunjungi Tiongkok Daratan untuk menghadiri Pertemuan Meja Bundar 1+6 ke-7 pada 8-9 Desember. Chan menambahkan, SAR Hong Kong telah secara aktif mempromosikan dan membangun perdagangan bebas.

Pertemuan meja bundar tersebut, lanjut Chan, telah memberikan kontribusi berharga untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka serta mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global.

SAR Hong Kong juga akan semakin memperdalam berbagai perannya, di antaranya sebagai pusat keuangan internasional, pusat perdagangan, pusat penerbangan, dan pusat pengiriman.

Hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar guna membangun hubungan lebih baik antara Tiongkok dan dunia, serta mempromosikan pembangunan bersama dan inklusif.

Bantu Petani Lokal

Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Zainal Abidin, mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar badan tersebut lebih netral dan adil dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai contoh soal tarrif barier. Negara-negara besar ingin free trade, tapi tidak fair trade, secara terang-terangan maupun sembunyi mereka melakukan tarrif barier sekaligus non tarrif barier. Kebijakan standar ganda seperti itu jelas merugikan negara-negara anggota.

"Akibatnya, petani kita yang belum siap alias kewalahan. Pertanian kita terdampak negara agraris, tapi harus mengimpor sebagian bahan pokok lain," kata Zainal Abidin ketika dihubungi Koran Jakarta, Minggu (11/12).

WTO, kata dia, seharusnya lebih adil dalam menjalankan tugasnya supaya petani di negara-negara berkembang yang merupakan masyarakat marjinal bisa tumbuh bersama.

Kemudian, pemerintah juga tidak boleh berdiam diri dengan membiarkan petani lokal bertarung dengan produk luar yang didukung penuh oleh pemerintahnya.

"Seharusnya pemerintah juga membantu petani dalam negeri agar bisa bersaing dengan gempuran produk-produk asing yang kian gencar membanjiri pasar dalam negeri," ujarnya.