Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Mantan Direktur RSUD Bangkinang Ditahan Atas Dugaan Korupsi

📅 Sabtu, 16 Mar 2024, 00:14 WIB | Oleh: Tim Penulis
Mantan Direktur RSUD Bangkinang Ditahan Atas Dugaan Korupsi Doc: ANTARA/Netty M
Ket. Gedung RSUD Bangkinang.

Pekanbaru - Polda Riau menahan dua mantan direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Bangkinang, Kabupaten Kampar usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2017-2018.

Dua orang tersebut adalah dr. Wira Dharma yang merupakan Direktur di RSUD Bangkinang pada 2017 dan dr. Andri Justin di periode 2018. Akibat tindakan tersangka, negara dirugikan Rp6,992 miliar," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus)Polda Riau Kombes Nasriadi melalui pernyataannya di Pekanbaru, Jumat.

Keduanya terseret pusaran korupsi setelah pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada bendahara pengeluaran RSUD Bangkinang, Arvina Wulandaripada 5 Oktober 2023.

Arvina Wulandariterbukti bersalah melakukan korupsi dan dihukum 6,5 tahun penjara serta denda Rp500 juta.

Kombes Nasriadi menyebutkan Direktur RSUD Bangkinang pada 2017-2018 yaitu Wira Dharma dan Andri Justindiduga bersamaArvinamenyelewengkan dana BLUD.

"Dengan putusan tersebut, penyidik melakukan pengembangan dengan melakukan penetapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap tersangka lainnya yang diduga kuat dilakukan oleh dr. Wira Dharma dan dr. Andri Justin," lanjutnya.

Modus penyimpangan anggaran dengan melakukan kegiatan fiktif, membuat pertanggungjawaban pengeluaran yang lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, serta membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga.

"Untuk mempermudah proses penyidikan dan menghindari adanya upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, kedua tersangka dilakukan penahanan," tegas Nasriadi.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

39 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.