Kota di Prancis Gagal Melarang Tunawisma Berkeliaran

POITIERS - Pengadilan Tata Usaha Negara Prancis, baru-baru ini menangguhkan perintah kontroversial dari otoritas Angoulême, sebuah kota yang terletak di Prancis bagian barat, ibu kota departemen Charente, untuk melarang tunawisma duduk atau berbaring di tempat umum dengan alasan "menempati ruang publik secara sewenang-wenang".

Di luar Angoulême, kebijakan serupa telah diambil oleh kota La Rochelle di Prancis barat, Saint-Étienne di utara dan Bayonne di pantai Basque barat daya. Mereka semua menghadapi tindakan hukum.

Wali kota sayap kanan Angoulême, Xavier Bonnefont, mengatakan kebijakan itu diperlukan untuk mencegah "kehadiran terus-menerus di jalan-jalan tertentu dari kelompok individu, tidak bergerak atau tidak terlalu bergerak, yang menunjukkan perilaku mengganggu".

Bonnefont mengatakan,gelandangan yang agresif dan kelompok orang yang menjual narkoba menjadi masalah di pusat kota, dan dia mendapat dukungan dari pemilik toko dan penduduk setempat.

Telegraph melaporkan, kelompok hak asasi manusia Prancis mengutuk perintah itu sebagai keputusan yang tidak manusiawi.

Sidang pengadilan di Poitiers minggu ini menangguhkan klausul yang paling kontroversial dari dekrit tersebut, yang melarang "posisi duduk atau berbaring ketika itu merupakan hambatan bagi pergerakan pejalan kaki dan akses ke bangunan yang berbatasan dengan jalan umum".

"Tindakan seperti itu merupakan pelanggaran yang tidak proporsional terhadap kebebasan untuk datang dan pergi dan bertemu atas tujuan yang dinyatakan untuk menjaga ketertiban umum," kata hakim pengadilan.

Liga Hak Asasi Manusia menyambut baik keputusan tersebut, dengan mengatakan perintah wali kota tersebut "tidak memiliki tujuan lain selain mengusir orang-orang dalam situasi yang sangat genting dari pusat kota, satu-satunya tempat mereka memiliki kehidupan sosial, dengan dalih dugaan gangguan terhadap ketertiban umum" .

Namun, Bonnefont menunjukkan bahwa pengadilan telah menegakkan sisa keputusan tersebut, yang "tetap berlaku".

"Itu berarti kota dapat terus menghentikan pendudukan jalan-jalan dan ruang publik lainnya yang kasar dan berkepanjangan ketika hal itu cenderung merusak ketenangan dan ketertiban umum," ujarnya.

"Putusan itu menegaskan hak pejabat daerah terpilih untuk bekerja mencari ruang publik yang damai," katanya.

Angoulême mendapat kecaman dari kelompok hak asasi pada 2014, ketika memagari bangku publik selama liburan Natal. Untuk meredam kegaduhan nasional, dua hari kemudian ia membatalkan langkah tersebut.