Kopdes Merah Putih Diminta Jangan Main Seruduk Usaha Warga!

JAKARTA - Pembentukan koperasi desa merah putih (KDMP) dinilai dapat mendorong perekonomian di desa. Namun, keberadaan koperasi tersebut diharapkan tidak mematikan usaha sejenis yang dilakukan warga desa.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan keberadaan KDMP diharapkan menghidupkan perekonomian pedesaan yang dipandang pertumbuhannya di bawah perkotaan. Namun, dia memperingatkan pemerintah perlu memperhatikan sejumlah kemungkinan yang bisa menghalangi perkembangan KDMP.

Menurut Suhartoko, koperasi desa kalau dilihat dari berdirinya menerapkan pendekatan top down. Ini berarti keputusan strategis dan arahan berasal dari pemerintah pusat.

"Karena itu pekerjaan rumahnya menciptakan kebutuhan bersama masyarakat pedesaan sehingga keberadaan koperasi yang top down dalam proses perkembangannya menjadi bottom up," ucap Suhartoko pada Koran Jakarta, Selasa (22/7).

Suhartoko menambahkan koperasi sebagai badan usaha sosial yang dimiliki warga pedesaan, jangan sampai menghancurkan usaha pribadi masyarakat yang mirip dengan bisnis koperasi desa. "Perlu melakukan kerja sama yang saling menguntungkan," ungkap Suhartoko.

Dia berharap koperasi desa jangan menjadi predator Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karenanya, KDMP dan BUMDes harusbersinergi, baik di dalam lingkup bisnisnya maupun sumber daya manusia (SDM).

Terkait pembiayaan, Suhartoko memperingatkan kredit yang dikucurkan ke koperasi desa sangatlah besar dan rawan macet. Karena itu, perlu dipikirkan mitigasi risiko bank krediturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli lalu. Hngga saat ini, sebanyak 80.081 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah resmi terbentuk di seluruh Indonesia, sementara sebanyak 108 koperasi sudah siap beroperasi.

Koperasi Desa Merah Putih akan menyediakan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan terutama dalam hal pangan serta turut mempertimbangkan potensi di masing-masing desa.

Distribusi Adil

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menganggap KDMP akan menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, sekaligus meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal.

“Koperasi adalah solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan. Kalau koperasi desa kuat, petani tidak lagi dijepit tengkulak atau mafia. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Perum Bulog menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program KDKMP, sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional dan kemandirian desa.

Keterlibatan Bulog dalam program ini menjadi bagian dari sinergi lintas sektor yang bertujuan mengoptimalkan peran koperasi desa dalam mendistribusikan pangan, memperkuat cadangan pangan lokal, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.