Klaim Kebijakan yang Luputkan RI dari Stagflasi Diragukan

» Ujian bagi pemerintah yang sesungguhnya baru pada 2022 ini dan tahun 2023 nanti.

» Bansos yang disalurkan saat ini kecil sehingga tidak mengangkat daya beli masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah menyatakan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan dalam dua tahun terakhir berhasil meluputkan perekonomian Indonesia dari stagflasi atau kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan dan inflasi tinggi.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama dua tahun terakhir, meliputi pengendalian penularan Covid-19 di dalam negeri dan pemberian anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terhadap masyarakat ekonomi rentan.

Selain itu, ada pemberian bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian insentif pajak kepada para wajib pajak (WP), dan pemberian relaksasi restrukturisasi kredit kepada lembaga jasa keuangan.

"Kita tidak mau isu kesehatan, kemudian menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan menjadi masalah sistem keuangan," kata Suahasil dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang di pantau secara daring di Jakarta.

Berbagai kebijakan itu membuat perekonomian Indonesia terus bertumbuh sehingga terhindar dari risiko stagflasi di tengah terjadinya kenaikan angka inflasi.

"Indonesia tidak sedang stagflasi, karena mengalami pertumbuhan ekonomi. Stagflasi terjadi ketika perekonomian mengecil atau pertumbuhannya negatif," kata Suahasil.

Perekonomian Indonesia berkontraksi atau minus 2,07 persen secara year on year (yoy) pada tahun 2020, lalu tumbuh 3,69 persen yoy pada 2021, dan tumbuh sebesar 5,44 persen yoy pada triwulan-II tahun 2022.

Berbagai upaya, kata Suahasil, terus dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target 5,2 persen yoy pada akhir tahun 2022.

Begitu pula dengan berbagai upaya untuk menekan angka inflasi dapat mencapai target di bawah 4 persen yoy pada akhir tahun.

Kurang Efektif

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menegaskan klaim pemerintah soal keberhasilan menghindarkan RI dari risiko stagflasi masih dipertanyakan. Sebab, masih banyak intervensi kebijakan pada 2020 dan 2021 yang kurang efektif penerapannya.