Kadispenad: Solusi untuk Papua Harus Komprehensif

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Hamim Tohari, mengatakan solusi berbagai persoalan yang terjadi di Papua membutuhkan pendekatan komprehensif. Menurutnya, Papua bukan persoalan TNI saja, tetapi semua pemangku kepentingan seperti aspek ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia lainnya.

"Solusi jangka panjang melibatkan semua stakeholder. Tidak bisa ini seolah-olah menjadi masalah TNI saja. Semua stakeholder harus berperan karena ada aspek ekonomi, pendidikan, dan SDM lain yang butuh penanganan bersama," ujar Hamim, kepada awak media, di Jakarta, Kamis (14/9).

Hamim mencontohkan, untuk aspek pendidikan di Papua askesnya masih sulit sehingga butuh solusi dari dinas terkait. Di sisi lain, TNI yang bertugas di Papua kerap membantu menanggulangi masalah tersebut di sela tugas pokoknya.

"Setelah terjadi semangat anak-anak untuk bersekolah muncul, seharusnya dinas terkait mengirimkan tenaga pendidiknya untuk itu. Bukan seolah-olah kami mengambil alih itu," jelasnya.

Hamim mengungkapkan, untuk penanganan kelompok separatis, pihaknya siap mengikuti kepusutsan politik yang diambil pemerintah. Dia memastikan TNI AD senantiasa menyiapkan pasukan beserta alutistanya jika diminta untuk melakukan langkah-langkah sesuai keputusan politik dengan landasan hukum kuat.

Menurut Hamim, untuk memberikan solusi komprehensif di Papua, pihaknya menggelar Seminar Angkatan Darat. Dalam seminat tersebut terdapat narasumber dari berbagai latar belakang dan lintas bidang termasuk perajurit yang pernah bertugas di Papua.

"Angkatan Darat sebagai alat negara kita mencoba untuk mengidentifikasi apasih persoalan yang terjadi di sana, sehingga kita bisa membuat rekomendasi kepada pemerintah bagaimana menyelesaikan persoalan Papua ini secara komprehensif, tidak hanya aspek militer, tapi aspek lain," katanya.

Pengawasan Anggota

Hamim, memastikan pihaknya akan mencegah terjadinya tindakan negatif dari anggota. Hal tersebut merespons beberapa kasus yang melibatkan oknum anggota TNI AD.

Dia mengatakan, apapun yang dilakukan anggota TNI AD baik perwira, tentara, maupun tamtama, tentu akan selalu ditindaklanjuti. Meski begitu, kata dia, dari sekian ratus ribu perajurit, hanya sekian persen saja yang melakukan hal yang negatif.

"Pengawasan kita lakukan. Tapi tidak bisa orang perorang. Makanya perajurit harus taat terhadap aturan di satuan masing-masing," ucapnya.

Hamim menambahkan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) berpesan, sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan perajurit TNI AD ini harus diselesaikan dengan tuntas. Menurutnya, hukuman yang diberikan menjadi bahan perbaikan bagi TNI AD dan tidak menciderai citra positif yang sudah terbangun selama ini.

"Bukan berarti pencitraan, memang itulah kewajiban yang harus kami lakukan ke masyarakat," tandasnya.