Jepang Janji Luncurkan Dialog terkait Perjanjian Larangan Bahan Nuklir

New York - Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa berjanji untuk meluncurkan kerangka dialog baru untuk memulai negosiasi perjanjian multinasional yang melarang produksi bahan nuklir yang berpotensi digunakan sebagai senjata.

"Masyarakat internasional semakin terpecah mengenai cara memajukan perlucutan senjata nuklir. Namun demikian, kita harus terus memajukan upaya realistis dan praktis menuju dunia tanpa senjata nuklir," kata Kamikawa saat memimpin pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB, New York, Senin.

Kamikawa mengatakan pertemuan tingkat menteri bernama Friends yang dihadiri negara-negara yang berpikiran sama bertujuan untuk meningkatkan perhatian politik terhadap usulan Perjanjian Pemutusan Bahan Fisil (FMCT).

FMCT yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton pada Majelis Umum PBB pada 1993 dirancang untuk melarang produksi lebih lanjut bahan fisil untuk senjata nuklir, termasuk uranium dan plutonium yang sangat diperkaya.

Namun kesepakatan tersebut belum terselesaikan karena adanya perbedaan pendapat yang sudah berlangsung lama di antara negara-negara yang terlibat.

Sedangkan saat ini, muncul kekhawatiran mengenai penumpukan cadangan nuklir dan militer Tiongkok. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Rusia akan menggunakan senjata tersebut dalam perangdengan Ukraina dan Korea Utara mungkin akan melakukan uji coba nukliryang ketujuh sejak September 2017.

Kamikawa menuturkan peluncuran dialog baru yang dipimpin Jepang merupakan langkah baru untuk mewujudkan Rencana Aksi Hiroshima Perdana Menteri Fumio Kishida yang pertama kali diuraikan dalam pidatonya di konferensi peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir di PBB pada Agustus 2022.

Negara-negara nuklir Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, serta negara-negara non-nuklir Italia, Belanda, Kanada, Australia, Jerman, Nigeria, Filipina dan Brasil, akan bergabung dalam pembicaraan FMCT Friends.

Senada, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada pertemuan tersebut mengingatkan risiko perang nuklir berada pada titik paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir.

Guterres mendesak panel utama badan dunia yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional untuk melihat lebih jauh dari perpecahan yang ada saat ini dan mengambil tindakan menuju perlucutan senjata nuklir.

"Hampir delapan dekade setelah pembakaran Hiroshima dan Nagasaki (pada Perang Dunia II), senjata nuklir masih merupakan bahaya nyata bagi perdamaian dan keamanan global," ucapnya.