Jangan Pandang Enteng Pembengkakan Defisit Anggaran, Tiongkok Saja Khawatir

JAKARTA - Jika dibandingkan dengan Indonesia, Tiongkok memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih besar. Namun demikian, Tiongkok dinilai mulai kewalahan dengan defisit anggaran, sehingga merekrut tokoh seperti Ray Dalio untuk mengatasi pembengkakan defisit. 

Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi mengatakan, kalau Tiongkok sebagai raksasa ekonomi dunia saja tidak tahan dengan defisit, apalagi Indonesia. Tiongkok memiliki cadangan devisa per Juli 2025 mencapai 3,292 triliun dollar AS atau tertinggi di antara negara mana pun di dunia.

“Kalau Tiongkok saja khawatir, artinya defisit anggaran memang persoalan serius yang tidak bisa dianggap enteng,” ungkap Badiul.

Melihat Tiongkok seperti itu, dia mengingatkan agar Indonesia harus lebih berhati hati. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Pemerintah menargetkan defisit sebesar 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih rendah dibanding outlook 2025 yang sebesar 2,78 persen.

“Tren penurunan defisit ini menunjukkan kehati hatian, tetapi beban utang tetap besar karena rasio utang diperkirakan masih mencapai 39,96 persen terhadap PDB,”jelas Badiul.

Menurut Badiul, krisis dunia dimulai sejak perang dunia kedua karena defisit belanja yang ekspansif, sehingga dari tahun ke tahun terus-menerus menumpuk. Semua negara jelasnya kolaps dalam krisis keuangan karena selalu berlanjut dengan utang yang menyebabkan anggaran negatif.

Untuk Indonesia sendiri dibatasi 3 persen dari PDB sesuai dengan ketentuan UU Keuangan Negara, namun terkadang batas tersebut terlampui seperti saat pandemi Covid-19. “Kenapa sering terlampaui karena bisa direkayasa dengan dua cara yaitu membukukan pajak yang lebih tinggi dari yang diterima negara, bisa juga dengan pencetakan yang melebih batas defisit itu sendiri,” katanya.

Masalah Akut

Sementara itu, Peneliti Senior Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia, Erwin Syahrial mengatakan RI punya masalah yang lebih akut karena kemampuan masyarakat menabung lebih rendah dibanding kemampuan membayar utang. Surplus devisa, yang jauh lebih sedikit dibanding kewajiban pelunasan utang dan pokok.

“Utang kita jauh melebih pendapatan. Jadi bukan saja defisit APBN, tapi juga defisit pendapatan devisa kita dibanding utang dalam dollar AS. Lihat saja jumlah utang kita sejak era Reformasi tahun 1999 yang masih berjumlah sekitar 90 miliar dollar AS, kini sudah di atas 500 miliar dollar AS. Ini bukti nyata. Ini gali lubang untuk bayar utang yang dilakukan empat rezim sebelumnya,” kata Erwin.

Tidak Produktif

Selain itu, utang yang ditarik pun tidak digunakan dengan bijaksana, banyak dipakai untuk hal tidak produktif, terutama pangan impor dan konsumen impor. Juga, digunakan membiayai proyek menara gading yang menimbulkan penggelembungan harga properti yang dibiayai bank. Bank pun tidak berfungsi dengan baik menjalankan intermediasi, tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai properti.Jadi, berutang banyak dihabiskan untuk properti.

Tidak berhenti di situ, perilaku birokrat yang korup menjadi penyakit endemik di Indonesia. Penyakit itu terus merasuk ke seluruh lini lembaga negara.

“Kenapa menjadi masalah? Karena yang dibeli barang yang tidak produktif sama sekali.Kenapa begitu? Uangnya dipakai jalan-jalan ke luar negeri, tidak kembali ke Indonesia,” katanya.