Indonesia Terus Dorong Komunikasi Intensif untuk Atasi Krisis Myanmar

Doc: ANTARA/Muhammad Adimaja

Ket. Direktorat Jenderal Kerja Sama Asean Sidharto R Suryodipuro (kiri) didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah (kanan) memberikan paparan terkait isu terkini dan agenda Kemlu 2023 di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Jakarta - Indonesia akan terus mendorong dan memfasilitasi komunikasi intensif semua pemangku kepentingan selama KTT Asean tahun ini guna mengakhiri krisis politik yang berlangsung di Myanmar.

"Yang patut digarisbawahi adalah bagaimana cara Indonesia berperan membantu Myanmar keluar dari krisis politik yang dihadapi. Ini adalah urusan Myanmar," kata Direktorat Jenderal Kerja Sama Asean Sidharto R. Suryodipuro dalam sesi pengarahan pers di Jakarta, Kamis.

Indonesia telah membentuk utusan khusus untuk melakukan diplomasi, komunikasi dan pendekatan dengan semua pihak guna mencapai solusi atas permasalahan yang terjadi di Myanmar.

"Tapi Indonesia akan membantu, termasuk mendorong dan memfasilitasi dialog intensif berupa komunikasi dengan semua pihak untuk mencari titik temu," kata dia.

Sidharto menegaskan bahwa upaya penyelesaian krisis Myanmar menjadi sangat penting, bukan hanya karena Indonesia mendapat tanggung jawab dalam keketuaan Asean tahun ini, tetapi juga karena Myanmar bagian dari kawasan Asia Tenggara.

Oleh sebab itu, konflik Myanmar secara tidak langsung juga dinilai akan mempengaruhi stabilitas dan kemakmuran kawasan Asean, kata Sidharto.

Pemimpin Asean dan pemimpin militer Myanmar pada April 2021 telah menyepakati Konsensus Lima Poin sebagai respons krisis politik yang dipicu kudeta yang dilancarkan junta kepada pemerintah terpilih negara itu.

Konsensus itu menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan Asean untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

Selain itu juga mengizinkan utusan khusus Asean untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan dalam implementasi konsensus tersebut.

Akibatnya, Asean melarang perwakilan politik Myanmar untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan perhimpunan tersebut, termasuk KTT 2023 di Indonesia.

Namun Indonesia akan terus berupaya mendorong pemimpin-pemimpin Asean untuk menunjukkan keberanian memulai proses dialog di antara mereka mencari solusi bersama terkait isu Myanmar selama KTT Asean di Indonesia.

KTT Asean di Indonesia tahun ini akan diawali dengan pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota perhimpunan bangsa Asia Tenggara itu di Jakarta pada 3-4 Februari.

Untuk pertama kalinya, menteri luar negeri Timor Leste juga akan hadir dalam pertemuanAsean Coordination Councilsejak negara tersebut diizinkan menjadi anggota baru Asean pada KTT tahun lalu di Kamboja.