Indonesia Punya Peran Kepemimpinan Krusial dalam Transisi Hijau

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Indonesia memiliki peran kepemimpinan yang krusial dalam transisi hijau menuju negara rendah karbon, karena sebagai pasar dan negara yang sedang berkembang.

"Hal ini selaras dengan strategi rendah karbon dan daya tahan iklim jangka panjang Indonesia. Menuju 2050 dan komitmen kami untuk mencapai komitmen nol bersih pada 2060," ungkap Sri Mulyani dalam High Level G20 India Side-event, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (18/7).

Maka dari itu, Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan lain seperti Green Climate Fund,Global Environmental Facility, dan Adaptation Fund.

Menurut Bendahara Negara, kerja sama ini harus dapat diterjemahkan menjadi aksi yang efektif dan kredibel, sehingga dirinya memastikan Indonesia akan terus mengambil peran.

High Level G20 India Side-event: Seminar Achieving Growth-Friendly Climate Action and Financing for Emerging and Developing Economies merupakan rangkaian acara dari agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) G20 di India.

Pertemuan ketiga menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 tersebut membahas kondisi ekonomi dunia yang sangat menantang dan respons kebijakannya.

Sri Mulyani menyebutkan tahun-tahun ini menjadi sangat penting karena dunia dalam situasi yang sangat lemah dan geopolitik memberikan dampak terhadap pelemahan ekonomi dunia. Kondisi tersebut sangat terfragmentasi yang harus dipahami dan dikelola dengan baik.

Dengan demikian, Indonesia terus meningkatkan kinerja ekonominya, yang selama pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak selalu dianggap sebagai salah satu negara yang kinerja ekonomi dan keuangan sangat baik.

Di samping itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berperan aktif di dalam forum-forum global, terutama untuk meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengantisipasi dan mengelola berbagai kebijakan global dan menjaga kepentingan Indonesia di level dunia.

"Kami akan bekerja keras untuk menjaga ekonomi Indonesia dan menjaga APBN," kata Menkeu menegaskan.