Indonesia Mantapkan Langkah Jadi Tuan Rumah Sekretariat RCEP, Bukti Komitmen Integrasi Regional

JAKARTA – Sekretariat Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) sangat penting perannya sebagai pilar administratif untuk memastikan implementasi dan efektivitas perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia tersebut.

Tanpa entitas yang berdedikasi untuk mengelola operasional sehari-hari, kesepakatan yang kompleks ini akan sulit untuk dijalankan dan dimaksimalkan oleh negara-negara anggota.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta. Upaya pembentukan Sekretariat dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan RCEP.

“Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (28/10).

Indonesia disebut memegang peran penting sebagai Country Coordinator di RCEP, yakni perjanjian perdagangan yang mewakili 28,6 persen dari penduduk dunia dan 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

RCEP beranggotakan 15 negara, yaitu 10 negara Anggota ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN (Republik Rakyat Tiongkok/RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

Selain itu, juga sudah ada 4 negara yang mengajukan permohonan aksesi untuk menjadi anggota baru RCEP, yaitu Hong Kong, Srilanka, Bangladesh, dan Chile.

Dalam kesempatan itu, fokus pembahasan pada dua agenda krusial untuk membahas arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi regional dan global.

Pada pertemuan ini, turut dibahas Joint Leaders‘ Statement on RCEP, yang antara lain berisi komitmen untuk menegakkan aturan WTO (World Trade Organization) dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berdasarkan keterbukaan, transparan, adil, serta berbasis aturan, guna menjamin kepastian, prediktabilitas, dan non-diskriminasi.

“Menko Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) selaku Initiator and Country Coordinator mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan intervensi pada KTT RCEP dengan mendorong penguatan kelembagaan RCEP,” ujar Susiwijono.

Para Pemimpin RCEP dinyatakan sepakat secara resmi mengadopsi Leaders’ Statement, yang menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan menjunjung tinggi prinsip dan aturan WTO.

Pernyataan ini, katanya lagi, secara eksplisit mengakui pula peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional.

“Para pemimpin sepakat untuk menjaga pasar RCEP tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan, dengan mengurangi hambatan perdagangan serta memperkuat fasilitasi perdagangan dan investasi. Para pemimpin juga menekankan pentingnya implementasi penuh Perjanjian RCEP, bersamaan dengan reformasi domestik untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” kata dia lagi.

Lebih lanjut, RCEP disebut berkomitmen untuk terus memastikan dukungan penuh terhadap sentralitas ASEAN.