Indonesia Kirim Airlangga ke AS Usai Trump Umumkan Tarif 32 Persen

JAKARTA - Indonesia mengirimkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Washington, DC, sebagai kepala negosiator dalam menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap seluruh produk asal Indonesia.

Langkah diplomatik ini dilakukan setelah Trump memublikasikan surat kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto melalui media sosial, yang berisi konfirmasi mengenai tarif baru tersebut. Surat tersebut, yang ditulis dengan huruf kapital acak, menyebutkan bahwa kebijakan akan mulai berlaku pada Agustus mendatang. Dalam surat yang sama, Trump menyatakan kesediaannya menghapus tarif jika Indonesia bersedia memindahkan basis produksinya ke AS.

"Kita telah menyiapkan tim negosiasi di Washington. Menteri utama perekonomian kita, Airlangga, juga sedang dalam perjalanan dari Rio de Janeiro ke Washington, DC," ujar Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dalam konferensi pers pada Selasa (waktu setempat).

Airlangga sebelumnya menghadiri KTT BRICS di Brasil, yang juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin dari negara-negara berkembang lainnya. Meskipun belum memberikan pernyataan resmi, juru bicara Airlangga, Haryo Limanseto, telah mengonfirmasi bahwa menteri tersebut akan tiba di AS pada hari yang sama.

"Masih ada ruang untuk negosiasi, seperti yang disampaikan pemerintah AS. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaga kepentingan nasional," tulis Haryo dalam keterangan terpisah.

Sebelum pengumuman tarif dari Trump, Indonesia semestinya menandatangani nota kesepahaman (MoU) senilai US$34 miliar dengan mitra bisnis AS pada Senin lalu. MoU tersebut mencakup rencana pembelian bahan bakar dari AS senilai US$15,5 miliar serta sejumlah investasi bersama yang melibatkan lembaga pemerintah Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Namun, belum ada kejelasan apakah MoU tersebut tetap dilanjutkan setelah pernyataan tarif dari Trump.

Sementara itu, muncul spekulasi bahwa kebijakan tarif ini berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam kelompok BRICS, yang kini dipandang oleh AS sebagai entitas dengan "kebijakan anti-Amerika". Meski demikian, Hasan Nasbi enggan mengonfirmasi apakah tarif tersebut secara langsung dikaitkan dengan BRICS, dan memilih menekankan bahwa hubungan bilateral Indonesia–AS tetap berjalan baik.

"Kita memiliki hubungan baik dengan semua negara, termasuk AS. Hubungan baik ini bisa menjadi modal sosial yang kuat untuk negosiasi kita," ujarnya.

Presiden Trump juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang mendukung BRICS. Dalam pertemuan puncak di Rio de Janeiro, kelompok ekonomi berkembang tersebut menyuarakan penolakan terhadap tarif proteksionis, namun memilih tidak menyebut nama Amerika Serikat secara langsung.

Dengan tarif baru yang akan diberlakukan dalam waktu kurang dari sebulan, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi yang signifikan, di tengah upaya menjaga stabilitas perdagangan dan menarik investasi asing langsung.