Impor BBM Dikuasai Pertamina, Pengamat UGM Peringatkan Dampak ke Iklim Investasi

JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu berpotensi merugikan SPBU swasta dan mengganggu iklim investasi tidak hanya di sektor minyak dan gas bumi (migas), tetapi di sektor lainnya di Indonesia.

“Dalam pengadaan impor BBM Satu Pintu, SPBU swasta tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM,” ucapnya dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Fahmy menjelaskan, salah satu sumber keuntungan yang dimiliki SPBU swasta adalah pengadaan BBM melalui impor.

Pengelola SPBU swasta, seperti Shell dan bp, memiliki kebebasan dalam menentukan negara impor dengan acuan harga yang paling murah dan melakukan efisiensi biaya pengadaan impor BBM.

Akan tetapi, dalam impor BBM satu pintu, SPBU asing tidak dapat dengan leluasa mengatur biaya pengadaan impor BBM.

“Mereka harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam kondisi tersebut, margin SPBU swasta akan semakin kecil,” kata Fahmy.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, SPBU swasta akan merugi akibat kebijakan tersebut. Dia mengkhawatirkan turunnya pendapatan SPBU swasta dapat mengakibatkan para pengelola memutuskan untuk menutup SPBU-nya.

“Tutupnya SPBU swasta akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” tutur Fahmy.

Kelangkaan BBM telah berlangsung sejak Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta yang dikelola oleh Shell dan bp. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM-nya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membelinya dari Pertamina.

Oleh karena itu, pengelola SPBU swasta diminta untuk mengumpulkan data volume yang dibutuhkan dan spesifikasi BBM masing-masing kepada Kementerian ESDM untuk diolah sebelum diberikan kepada Pertamina.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina, yang kemudian dikenal sebagai impor BBM satu pintu.