Kawal Pemilu Nasional Mondial Polkam Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Otomotif Rona Telko Properti The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis Liputan Khusus
Pemilihan Umum -- TPN Ganjar-Mahfud Tak Persoalkan Presiden Ikut Berkampanye

Ganjar Sarankan Pejabat Maju Pilpres Mundur dari Jabatannya

Foto : ANTARA/Muhammad Adimaja

Hajatan rakyat -- Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah) berfoto bersama pendukungnya pada acara Hajatan Rakyat Kampanye Akbar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Lapangan Sambung Sari, Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1). Kampanye terbuka tersebut dihadiri ribuan massa simpatisan pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

A   A   A   Pengaturan Font

Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju dalam Pilpres 2024 mundur dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan.

KENDAL - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau "conflict of interest".

"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemarin, menanggapi unggahan akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi 'conflict of interest'," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. "Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," paparnya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top