Dunia Menyetujui Aturan Perdagangan Karbon Antarnegara di COP29

BAKU - Perundingan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29), pada hari Sabtu (23/11), meloloskan aturan baru yang memperbolehkan negara-negara kaya yang berpolusi untuk membeli "kompensasi" pemotongan karbon dari negara-negara berkembang. Ini sebuah langkah yang sudah menimbulkan kekhawatiran aturan tersebut akan digunakan untuk menutupi target iklim.

Dikutip dari The Straits Times, keputusan ini, yang diambil selama waktu tambahan pada konferensi COP29, merupakan langkah maju yang besar dalam perdebatan yang telah berlangsung bertahun-tahun dalam perundingan iklim, dan para diplomat bertepuk tangan ketika keputusan itu diketuk.

Para pendukung mengatakan, kerangka kerja perdagangan karbon yang didukung PBB dapat mengarahkan investasi ke negara-negara berkembang di mana banyak kredit dihasilkan.

Para kritikus khawatir bahwa jika dirancang dengan buruk, skema ini dapat merusak upaya dunia untuk mengekang pemanasan global.

"Perjanjian tersebut menghasilkan pasar karbon dengan celah hukum dan kurangnya integritas yang akan memungkinkan perusahaan bahan bakar fosil terus melakukan pencemaran," kata Aktivis dari Greenpeace, An Lambrechts.  

Sedangkan Reuben Manokara dari World Wide Fund for Nature (WWF), mengatakan,  bahwa teks akhir tersebut merupakan “sebuah kompromi”. 

"Meskipun tidak sempurna, teks tersebut memberikan tingkat kejelasan yang telah lama tidak ada dalam upaya global untuk mengatur perdagangan karbon," ujarnya. 

Penanaman Pohon

Kredit karbon dihasilkan oleh aktivitas yang mengurangi atau menghindari emisi gas rumah kaca yang memanaskan planet, seperti penanaman pohon, melindungi penyerap karbon yang ada, atau mengganti batu bara yang mencemari dengan alternatif energi bersih.

Hingga saat ini, kredit tersebut sebagian besar diperdagangkan oleh perusahaan di pasar yang tidak teregulasi dan penuh skandal.

Namun kesepakatan iklim Paris 2015 membayangkan bahwa negara-negara juga dapat mengambil bagian dalam perdagangan pengurangan karbon lintas batas.

Gagasan luasnya adalah bahwa negara-negara - terutama pencemar kaya - dapat membeli kredit karbon dari negara lain yang berkinerja lebih baik dalam target pengurangan emisi mereka sendiri.

Inisiatif tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 6, mencakup perdagangan langsung antar negara dan pasar terpisah yang didukung PBB.

Hal ini terbukti populer di kalangan negara berkembang yang mencari pembiayaan internasional, dan negara-negara kaya yang ingin menemukan cara baru untuk memenuhi target pengurangan emisi yang tinggi.