Dukung Ketahanan Banjir, Bank Dunia Setujui Pinjaman 400 Juta Dolar AS

Doc: ANTARA/Youtube Indonesia Economic Prospects

Ket. Tangkapan layar - Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam The Lauch of The World Bank Indonesia Economic Prospects Report di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Jakarta - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman 400 juta dolar AS untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia melindungi 6,3 juta masyarakat perkotaan di seluruh Indonesia dari kerusakan akibat banjir dan memperkuat pengelolaan ketahanan banjir nasional.

"Bank Dunia siap membantu Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan banjir Indonesia dalam jangka pajang melalui investasi secara terpadu untuk kesiapsiagaan dan ketahanan bencana," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Proyek Ketahanan Banjir Perkotaan Nasional (National Urban Flood Resilience Project/ NUFReP) akan membantu berbagai kota mengurangi risiko banjir dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir di tingkat kota dan nasional, serta melalui investasi untuk penanganan risiko banjir di perkotaan yang terintegrasi.

Proyek ini juga akan mendukung pemerintah dalam menyusun dan menjalankan program ketahanan banjir perkotaan secara nasional.

Melalui NUFReP, ia menyebutkan kapasitas pemerintah lokal untuk menangani banjir di daerah perkotaan, melakukan model penanganan risiko banjir, serta mekanisme pendanaan inovatif diharapkan dapat mengalami peningkatan.

Untuk mengatasi ketidaksetaraangenderserta membangun ketahanan masyarakat terhadap banjir, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam perancangan kebijakan maupun sub-proyek.

Program ketahanan banjir perkotaan nasional yang didukung oleh NUFReP akan menyertakan beberapa pilihan tindakan terintegrasi untuk membantu kota-kota dengan risiko banjir dan iklim yang berbeda-beda.

Program tersebut pun akan menjadi program payung di tingkat nasional untuk membantu mengkoordinasikan sumber-sumber pendanaan dan berfungsi sebagai suatu pusat pengetahuan untuk membantu kota-kota di Indonesia dalam meningkatkan praktik-praktik baik mereka dan melanjutkan peningkatan kebijakan, praktik, maupun inovasi di sektor ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Jarot Widyoko menilai melalui NUFReP, pelaksanaan pendekatan abu-abu dan biru-hijau yang saling melengkapi secara terpadu, seperti membangun dengan alam dan memiliki potensi untuk mendatangkan berbagai manfaat bagi kota-kota, sehingga lebih dari sekedar upaya pengurangan risiko banjir.

Proyek ini juga akan mencapai keseimbangan antara tindakan-tindakan yang dirancang dengan yang bersifat non-struktural, seperti sistem peringatan dini serta perencanaan pembangunan dengan informasi risiko, yang akan membantu baik perkotaan maupun penduduknya memitigasi dan mempersiapkan diri secara lebih baik dalam menghadapi kejadian banjir di masa mendatang.

"Kementerian PUPR bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menyukseskan proyek ini yang diharapkan dapat sekaligus membangun kapasitas daerah serta komunitas praktik pengelolaan banjir lintas lembaga," ungkap Jarot.

Proyek NUFReP diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat di kota Banjarmasin, Bima, Gorontalo, Manado di Sulawesi Utara, Medan di Sumatera Utara, dan Semarang di Jawa Tengah.

Proyek ini akan dimulai dengan mendukung kajian-kajian analitis mengenai risiko banjir dan perencanaan, serta penyusunan basis pengetahuan yang luas untuk mengembangkan serangkaian rencana strategis ketahanan banjir multi-tahun dan multi-sektor secara terpadu.

Kemudian, proyek ini akan mendukung pelaksanaan pendekatan multi-sektor yang terintegrasi terkait ketahanan banjir perkotaan. Terakhir, proyek ini akan menopang program nasional pengelolaan dan pelaksanaan proyek dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir perkotaan dan dengan meningkatkan koordinasi, serta pembagian data dan pengetahuan antar lembaga dan antar kota.