DPRD Akan Transparan Soal Gaji dan Tunjangan. Ada yang Percaya? Terpenting Adalah Penghapusan Tunjangan

JAKARTA – Sekarang ramai-ramai para anggota dewan pusat maupun daerah “cari muka” untuk menyenang-nyenangkan rakyat. Contohnya, DPRD Jakarta menyatakan akan transparan atau terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota Dewan. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah setelah berdiskusi dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait tunjangan anggota Dewan di depan Gedung DPRD Jakarta pada Kamis. Masalahnya dihapus itu tunjangan, bukan transparan.

“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima. Ima mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan dan laporan keuangan sampai bulan ini.

Dengan demikian, masyarakat bisa bebas melihat dan DPRD DKI Jakarta pun bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. "Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima.

Menindaklanjuti tuntutan dari AMPSI, Ima mengatakan, pihaknya juga akan menyampaikan dan mendiskusikan hal tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Terkait evaluasi BUMD, Ima mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan kepada Gubernur Pramono Anung.

"Ini ranahnya Pak Gubernur, eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala," katanya.

Dalam aksinya, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:
1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR.
2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya dan Jakpro.

Sebelumnya, ditulis saat ini mungkin anggota DPRD Jakarta tengah berdoa jangan sampai ketahuan bahwa mereka juga mendapat tunjangan rumah. Bahkan ternyata tunjangan rumah untuk DPRD Jakarta jauh lebih besar dari DPR. Kalau DPR tunjangan rumahnya sebesar 50 juta, tunjangan rumah untuk DPRD Jakarta malah mencapai 70 juta rupiah sampai 79 juta rupiah.

Sebelum didemo warga Jakarta, sebaiknya DPRD Jakarta punya inisiatif untuk menghapus. Informasi besaran tunjangan rumah DPRD Jakarta ini diungkap Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Ari Subagyo, Selasa (2/9). Dia juga mendorong semua anggota DPRD Jakarta harus mau introspeksi diri usai gelombang aksi unjuk rasa.

Jangan terus menuntut kenaikan tunjangan dan pamer gaya hidup karena melukai perasaan rakyat. Bekerjalah maksimal jangan hanya duduk, tidur, dan banyak absen. “”Unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berujung kerusuhan dalam beberapa hari terakhir harus menjadi bahan instrospeksi anggota DPRD Jakarta,” tandasnya.