Dinilai Tak Transparan, WHO Desak Tiongkok Agar Laporkan Data Kasus Covid-19

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan agar Tiongkok membagikan lebih banyak data pandemi karena negara terpadat di dunia itu menanggapi wabah Covid-19 dengan mengurangi publikasi statistik resminya.

Dilansir Newsweek, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada 29 Desember lalu membela Amerika Serikat dan negara lain yang memberlakukan pembatasan perjalanan dari Tiongkok. Sekitar 10 negara, termasuk sejumlah negara tetangga Tiongkok, kini mewajibkan tes PCR negatif bagi penumpang yang berangkat dari bandara Tiongkok.

"Dengan tidak adanya informasi komprehensif dari Tiongkok, dapat dipahami bahwa negara-negara di seluruh dunia bertindak dengan cara yang mereka yakini dapat melindungi populasinya," cuitnya.

Kehati-hatian, yang menurut Beijing tidak ilmiah, terkait dengan kurangnya informasi umum tentang lonjakan infeksi di Tiongkok yang sebenarnya setelah pemerintahnya melonggarkan kebijakan ketat nol-Covid yang berlangsung selama tiga tahun seperti penguncian, pengujian massal, dan pelacakan kontak berlapis.

Para ahli juga mempertanyakan apakah Beijing masih memiliki kapasitas uuntk melacak penyebaran virus di dalam negaranya.Individu dengan hasil positif pada tes antigen cepat di rumah tidak diharuskan melapor ke pihak berwenang.

Pada Jumat, WHO bertemu secara virtual dengan pejabat kesehatan Tiongkok "untuk mencari informasi lebih lanjut tentang situasi tersebut, dan untuk menawarkan keahlian dan dukungan lebih lanjut," menurut sebuah pernyataan.

"WHO kembali meminta laporan data spesifik dan real-time secara teratur tentang situasi epidemiologis, termasuk data pengurutan genetik, data tentang dampak penyakit termasuk rawat inap, penerimaan dan kematian unit perawatan intensif (ICU), serta data tentang vaksinasi yang diberikan dan status vaksinasi , terutama pada orang yang rentan dan yang berusia di atas 60 tahun," kata WHO.

"WHO menekankan pentingnya pemantauan dan publikasi data yang tepat waktu untuk membantu Tiongkok dan komunitas global merumuskan penilaian risiko yang akurat dan untuk menginformasikan tanggapan yang efektif," katanya. Para ilmuwan Tiongkok diharapkan menyajikan data pengurutan virus pada pertemuan teknis terpisah pada Selasa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menanggapi seruan WHO dengan menyebut pembatasan perjalanan tidak perlu.Sejak awal pandemi, Tiongkok telah "terbuka dan transparan" tentang datanya, katanya.

Departemen terkait akan "terus memantau dengan cermat apakah virus akan bermutasi, berbagi informasi tentang Covid secara tepat waktu, terbuka, dan transparan sesuai hukum, dan bekerja dengan komunitas internasional untuk mengatasi tantangan Covid," kata Wang.

Beijing telah memilih untuk tidak mengimpor vaksin mRNA Barat yang telah terbukti lebih efektif daripada suntikan virus yang dikembangkan di dalam negeri Tiongkok.Setahun lalu, WHO menyarankan, mereka yang menerima vaksin Tiongkok untuk mendapatkan booster.

Dorongan untuk vaksin baru sekarang sedang berlangsung di Tiongkok, di mana tingkat vaksinasi lebih dari 90 persen pada akhir November.Namun, angka resmi menunjukkan sekitar 37 juta lansia di atas usia 60 tahun tidak divaksinasi, sementara 28 juta tidak divaksinasi sama sekali.

Akibatnya, gelombang virus saat ini menyerang orang tua dan kelompok rentan di Tiongkok.Pada 6 Desember, satu hari sebelum Beijing membatalkan kebijakan nol-Covid, otoritas kesehatan nasionalnya mempersempit definisi kematian akibat Covid, mengecualikan kematian pada individu dengan penyakit yang mendasarinya, sehingga semakin mengurangi kegunaanstatistik negara tersebut.

Pada Senin, Tiongkok melaporkan satu kematian Covid pada 1 Januari, meningkatkan jumlah kematian akibat pandemi menjadi 5.250 kasus.