Nasional Luar Negeri Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona Genvoice Kupas Splash Wisata Perspektif Edisi Weekend Foto Video Infografis
Program Sanitasi - Pada 2020-2024, Investasi untuk Capai Target 10 Juta SR Sebesar Rp123,4 T

Capaian Air Minum Perpipaan Stagnan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Realisasi akses air minum perpipaan oleh rumah tangga stagnan di angka 19,76 persen, jauh di bawah sejumlah negara di Asean, seperti Filipina 59 persen Thailand 71 persen, Malaysia 95 persen, dan Singapura 100.

JAKARTA - Capaian air minum perpipaan di Indonesia masih stagnan dan bahkan tergolong rendah di kawasan Asean. Indonesia, dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, masih menghadapi tantangan akses air minum perpipaan, terlebih di tengah upaya mencapai cita-cita negara maju pada 2045.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Triono Junoasmono, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Dengan diterbitkannya RPJPN 2025-2045, akses rumah tangga perkotaan terhadap air mium perpipaan ditargetkan tercapai 100 persen pada 2045, diikuti dengan target sanitasi aman sebesar 70 persen.

"Capaian rumah tangga dengan akses air minum perpipaan masih stagnan pada angka 19,76 persen, cukup rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya, seperti Filipina 59 persen Thailand 71 persen, Malaysia 95 persen, dan Singapura 100 persen,"ucap Triono dalam Indonesia Water, Sanitation, Hygiene (WASH) dan Water Resource Management (WRM) Investment Forum di Jakarta, pekan lalu.

Saat ini, menurut Triono, target 30 persen akses air minum perpipaan direncanakan akan dipenuhi melalui program 10 Juta Sambungan Rumah (SR). Namun hingga saat ini, estimasi capaian baru mencapai 4,46 juta SR dan menyisakan gap 5,54 juta SR.

"Di sisi lain, pada 2020-2024, kebutuhan investasi sebesar 123,4 triliun rupiah dibutuhkan untuk memenuhi target 10 juta SR tersebut, dengan proporsi APBN sebesar 77,9 triliun rupiah (63,4 persen), dan APBD sebesar 15,6 triliun rupiah (13 persen). Sehingga, terdapat kesenjangan pendanaan sebesar 29,9 triliun rupiah (24 persen) yang perlu dipenuhi melalui skema pembiayaan alternatif," ujar Triono.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top