BPK: Penyediaan Rumah Susun Belum SepenuhnyaTterlaksana

JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengatakan bahwa penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat belum sepenuhnya terlaksana.

"Beberapa masalahsignifikan yang harus menjadi perhatian Kementerian PUPR dari aspek dukungan sumber daya yakni kebijakan dan regulasi dari setiap level belum semua mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan serta pengimplementasian sumber pendanaan alternatif selain APBN," kata anggota IV BPK, Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penyediaan rumah susun dan belanja modal di Jakarta, Selasa.

Permasalahan kedua, lanjut Isma, pada aspek kelembagaan dan tata laksana, yakni proses verifikasi permohonan/usulan bantuan pembangunan rumah susun sewa belum dilaksanakan secara cermat dan memastikan ketepatan sasaran sesuai tujuan program.

Permasalahan ketiga dari aspek lingkungan pendukung yakni koordinasi dalam upaya penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun dengan pihak terkait yang belum sepenuhnya terlaksana serta perizinan/administrasi dalam penyediaan rumah susun yang belum memadai.

Isma memintaKementerian PUPR segera memperbaiki kelemahan-kelemahan pada penyediaan rusun tersebut.
Halaman Selanjutnya....