BP Taskin Tegaskan Sekolah Rakyat Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat bernilai penting untuk direalisasikan, di antaranya guna mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Kami menganggap bahwa Sekolah Rakyat itu memang harus fokus, terutama terhadap kaum miskin ekstrem," ujar Budiman saat ditemui usai menghadiri diskusi dari Kongres Pejuang Perempuan Indonesia di Jakarta, Jumat (25/4).

Lebih lanjut, ia menyampaikan pula bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sudah seharusnya dibantu untuk keluar dari jerat kemiskinan tersebut. Menurutnya, kemiskinan ekstrem tidak hanya membuat seseorang kesulitan dalam memiliki hunian atau menempuh pendidikan, tetapi juga berpotensi kehilangan identitas diri.

"Kaum miskin ekstrem itu sering sekali hidup mereka bukan cuma miskin, tapi bahkan tidak punya tempat rumah, tidak punya cita-cita, kehilangan identitas diri. Ini penting agar tidak ada bangsa Indonesia yang kehilangan identitas kemanusiaannya," ujarnya.

Diketahui, BP Taskin bertanggung jawab menyusun rencana induk program Sekolah Rakyat. Hal tersebut mencakup identifikasi daerah prioritas, penyusunan kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta pemantauan efektivitas program.

Sebelumnya, Budiman pun telah menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Sosial mengupayakan agar lulusan Sekolah Rakyat dapat berkontribusi lebih jauh dengan memperkerjakan mereka di program-program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi yang lulus, tadi kita menyepakati untuk bisa melakukan inkubasi dan mempekerjakan lulusan-lulusannya ke program-program strategis yang dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo, seperti 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis, dan sebagainya," kata dia.

BP Taskin dan Kementerian Sosial, ujarnya, siap mendorong siswa SR yang punya minat dan bakat untuk bisa melanjutkan pendidikannya terus sampai ke perguruan tinggi.

Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat berasrama adalah salah satu poin dalam Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Budiman menilai Sekolah Rakyat berasrama adalah program yang strategis guna memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.