-
-
- Nasional
-
- Bebas Denda bagi Warga Surabaya yang Terlambat Melaporkan Kelahiran di Luar Negeri Bebas Denda bagi Warga Suraba...
Bebas Denda bagi Warga Surabaya yang Terlambat Melaporkan Kelahiran di Luar Negeri
📅 Selasa, 03 Jan 2023, 15:56 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S
Doc: Istimewa
SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (3/1) meluncurkan kebijakan untuk menghapus sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran. Penghapusan sanksi yang berlaku mulai 1 Januari-31 Mei 2023 ini bertujuan mendorong warga untuk melaporkan kelahiran dan mendapatkan akta kelahiran anak.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Agus Imam Sonhaji, mengatakan bahwa kebijakan ini berdasarkan Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran kepada masyarakat Kota Surabaya.
"Penghapusan sanksi administratif ini berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan terhadap peristiwa kelahiran, kelahiran WNI di luar negeri, dan atau kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang," kata Agus di ruang kerjanya.
Menurutnya, mungkin sebelumnya warga tidak sempat melaporkan kelahiran putra-putri mereka karena memiliki kesibukan.
"Saat ini sanksi denda telah dihapus. Jadi, ayo segera melaporkan kejadian kelahiran putra-putrinya," jelasnya.
Agus menjelaskan, sebelum adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi, warga Surabaya yang tidak melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya lebih dari 60 hari sejak kelahiran, maka Pemkot Surabaya menetapkan sanksi administratif denda senilai 100 ribu rupiah, tarif tersebut berlaku flat.
Sebaiknya Anda baca juga:
Mengingat pentingnya surat akta kelahiran, ia mengimbau kepada warga Surabaya untuk segera melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya. Ia juga memastikan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan menginformasikan kepada warga bahwa saat ini sedang berlaku pemutihan bagi warga yang telat melaporkan kejadian kelahiran buah hati mereka.
"Kita akan terus informasikan ke masyarakat melalui media yang kita miliki, seperti media sosial Dispendukcapil. Kami berharap warga bisa memanfaatkan peluang ini," pungkasnya.
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!