Layanan PBG di Bali Cepat dan Prima karena Sudah Miliki Rencana Detail Tata Ruang Digital

JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menilai layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Bali, dapat berlangsung lebih cepat dan memiliki kualitas prima.

"Nah ini yang menarik. Kami juga belajar, ternyata di Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital, yang itu bisa mempercepat masuk ke dalam sistem yang online," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/1).

Berdasarkan peninjauannya di sejumlah daerah, layanan PBG di Provinsi Bali cenderung lebih lengkap karena mencakup layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Di samping itu, pelayanan juga relatif cepat, bahkan di Kabupaten Gianyar mampu mencapai waktu sekitar 14 menit. Untuk itulah, dia mengajak awak media untuk membantu mengabarkan praktik baik tersebut kepada khalayak.

"Saya akan dorong juga daerah lain untuk meniru. Jadi, tolong rekan-rekan wartawan dieksposlah bahwa Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital. Nah itu terima kasih, saya apresiasi yang sangat tinggi," ujarnya.

Tito mengaku Kemendagri akan mengusulkan perbaikan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Usulan itu, yakni MBR dihitung bukan dari harga bangunan, melainkan dari pendapatan dan luas bangunan. Hal ini mengingat di sejumlah daerah ada perbedaan harga bangunan rumah yang cukup mencolok.

Mendagri lantas mencontohkan harga bangunan di Papua cenderung lebih tinggi daripada daerah lain. Oleh karena itu, kriteria harga tersebut dinilai perlu dievaluasi.

Dalam konteks tersebut, Tito juga mendorong jajaran pemerintah daerah (pemda), khususnya di Bali, agar berkoordinasi mengenai hasil evaluasi pelayanan PBG di kawasan tersebut.

Jika ada hasil terbaik, kata dia, dapat diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dikaji menjadi kebijakan nasional yang lebih andal.

Usulan tersebut, juga termasuk potensi untuk memberikan ragam pilihan desain bangunan untuk kalangan MBR. Apalagi diketahui di sejumlah daerah, khususnya Bali, memiliki corak kebudayaan yang kental dan penuh dengan kearifan lokal.

"Tolong Pemprov Bali usulkan resmi kepada kami, kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), tembusan beliau (Menteri PKP) dan saya untuk dibicarakan dan masuk dalam sistem kalau disetujui,” pungkas Tito.

Sebagai informasi, pada peninjauan kali ini, Mendagri bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut menyaksikan proses layanan PBG secara real time di MPP Kabupaten Gianyar.

Keduanya juga berbincang dengan sejumlah pemohon layanan serta beberapa pejabat yang menangani layanan tersebut.