Amerika Serikat Inginkan Perubahan Rezim di Kuba

Washington - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio, Rabu (28/1), menolak untuk mengesampingkan dukungan Amerika untuk potensi perubahan rezim di Kuba, dengan mengatakan bahwa pemerintahan Trump ingin melihat perubahan dalam pemerintahan Kuba.

Ketika ditanya selama sidang Senat tentang Venezuela apakah dia akan mengesampingkan perubahan rezim di Kuba, Rubio menjawab, "Tidak. Saya pikir kami ingin melihat rezim di sana berubah."

"Itu tidak berarti bahwa kita akan melakukan perubahan, tetapi kami ingin melihat perubahan," katanya.

"Tidak diragukan lagi bahwa akan sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat jika Kuba tidak lagi diperintah oleh rezim otokratis," tambahnya.

Pernyataan Rubio muncul saat pengawasan ketat terhadap tindakan pemerintahan Trump di Belahan Barat setelah operasi militer AS pada 3 Januari mengakibatkan penangkapan dan pemindahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang diterbangkan ke New York setelah penggerebekan malam di rumah mereka di Caracas.

Rubio membela penanganan operasi Venezuela oleh pemerintah dan menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer tambahan saat ini tidak diharapkan.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (27/1), mengatakan bahwa “Kuba akan segera gagal”, seraya menambahkan bahwa Venezuela, yang sebelumnya merupakan pemasok utama bagi negara pulau tersebut, belakangan ini tidak lagi mengirimkan minyak maupun dana ke Kuba.

Didorong oleh keberhasilan militer AS dalam menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi mematikan pada awal Januari atas perintah Trump, pemimpin Partai Republik itu mulai membicarakan kemungkinan tindakan terhadap Kuba serta upaya menekan kepemimpinannya.

Trump juga bersumpah akan menghentikan aliran minyak dan dana dari Venezuela, sekutu lama Kuba—agar tidak lagi mencapai negara tersebut.

“Kuba akan segera gagal. Kuba benar-benar sebuah negara yang sangat dekat dengan kegagalan,” kata Trump kepada para wartawan pada 27 Januari.

“Mereka mendapatkan uang dari Venezuela. Mereka mendapatkan minyak dari Venezuela. Sekarang mereka tidak mendapatkannya lagi,” tambahnya.

Trump juga menyatakan Washington akan “mengelola” Venezuela, tempat mantan wakil presiden Maduro, Delcy Rodriguez, menjabat sebagai presiden sementara dan memimpin negara tersebut di bawah pengawasan AS.

Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa operasi AS yang menangkap Maduro merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Para pakar HAM menilai fokus Trump pada eksploitasi minyak Venezuela mencerminkan pendekatan imperialis serta menimbulkan pertanyaan atas upaya AS membingkai penangkapan Maduro sebagai tindakan penegakan hukum untuk memberantas perdagangan narkoba.