Agar Masyarakat Miskin Bisa Mengakses Layanan Keuangan, LKM Jangan Bebani dengan Angsuran Besar

JAKARTA-Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diharapkan tidak mematok nilai angsuran yang terlampau tinggi kepada masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat miskin bisa menjangkau layanan keuangan dari LKM.

Demikian ditegaskan Prof.Dr. Purwanto pada Koran Jakarta, Senin (17/3). Ini juga disampaikannya dalam orasi ilmiahnya ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Bidang Manajemen Keuangan President University (Presuniv) Februari lalu.

Dia menjelaskan, pemerintah menggunakan LKM, termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan. “Ini akibat kurangnya akses layanan dari lembaga-lembaga keuangan konvensional,” cetusnya. 

Di antara LKMS, riset Prof. Purwanto fokus pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah (Kopsyah). Menurutnya, segmen pasar BMT dan Kopsyah memang masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. 

“Semakin kecil angsuran pinjaman, layanan BMT dan Kopsyah akan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin,” tegasnya. 

Dengan profit margin yang kecil, berkisar 3%, menurut Prof. Purwanto, LKMS membutuhkan volume yang besar agar bisa beroperasi dengan efisien. “Jika volume bisnisnya terlalu kecil, dari sisi operasional menjadi tidak efisien,” ungkapnya.

Untuk memperbesar volume, salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah cabang. Namun, Prof. Purwanto menekankan bahwa penambahan jumlah cabang akan efisien bila diikuti dengan penambahan jumlah layanan dan peminjam. 

“Itu bisa dilakukan dengan perluasan usaha, penambahan portofolio, pembiayaan dan pengerjaan proyek di berbagai sektor,” tuturnya.

Menurut Prof. Purwanto, LKMS yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam menjadi tumpuan usaha mikro untuk memperbaiki kualitas hidup dan membuat nasabah terlepas dari jerat kemiskinan. “Upaya pemberdayaan ini membutuhkan waktu yang lama. Maka, BMT atau Kopsyah mesti mendapatkan profit yang memadai agar usahanya dapat berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Prof. Purwanto, jika BMT dan Kopsyah menargetkan profit yang terlalu tinggi, itu akan membuat biaya pinjaman juga meningkat,"ucap dia, 

“Kalau biaya pinjaman terlalu tinggi, masyarakat jelas tidak akan memilih layanan tersebut karena dianggap terlalu eksploitatif atau menyerupai sistem suku bunga," tambahnya.

Sebaliknya, jika profitnya terlalu rendah, tak banyak orang yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BMT atau Kopsyah. “Jadi, kalau ingin meningkatkan profitnya, BMT atau Kopsyah mesti meningkatkan benefitnya,” simpul Prof. Purwanto.

Kredit Macet

Tak hanya Prof. Purwanto dalam acara itu turut dikukuhkan juga Prof. Chandra Setiawan sebagai Guru Besar dalam Bidang Manajemen Keuangan President University (Presuniv).

Dalam orasi ilmiahnya sebagai guru besar, Prof. Dr. Chandra membahas Penyebab Kredit Macet (NPL/NPF) dan Efisiensi Bank: Perbandingan Bank Islam dan Konvensional di Asia, Timur Tengah plus Turkey. Dis melihatnya dalam perspektif manajemen keuangan.

 Menurut Prof. Chandra, ada dua faktor yang mempengaruhi kegagalan bank, yakni tingginya angka pinjaman bermasalah (non-performing loan atau non-performing financing, NPL atau NPF) dan rendahnya tingkat efisiensi biaya yang merupakan proksi dari kualitas manajemen. “Manajemen yang buruk jelas akan meningkatkan kemungkinan kegagalan bank,” tegas Prof. Chandra.

Adapun Prof Purwanto dan Prof Chandra sehari hari menjadi dosen di Fakultas Bisnis, Presuniv. Prosesi pengukuhan dilakukan dalam sidang senat terbuka yang dipimpin oleh Ketua Senat, yang juga Rektor Presuniv, Handa S. Abidin, dan diselenggarakan di Hotel Holiday Inn, kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. 

Ratusan tamu undangan menghadiri prosesi pengukuhan tersebut. Di antaranya, Sekretaris Ditjen Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dr. M. Samsuri dan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Prof. Dr. Thomas Suyatno