Enam Desk Investasi Dibentuk, Pemerintah Kejar Percepatan Modal ke Daerah

MEDAN – Percepatan investasi daerah menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, memperluas lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Namun, upaya menarik modal tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam maupun pemberian insentif, melainkan membutuhkan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kualitas pelayanan publik.

Tanpa pembenahan iklim usaha dan koordinasi antarpemerintah, potensi investasi daerah berisiko tidak berkembang optimal dan hanya menjadi target dalam dokumen perencanaan.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif agar arus modal benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan, pemerintah membentuk enam desk investasi di sejumlah daerah untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Dalam acara peresmian Desk Investasi Sumatera Utara di Medan, Senin (9/11), Todotua mengatakan, pemerintah menetapkan enam lokasi desk investasi, yakni Batam, Kepulauan Riau; Denpasar, Bali; Medan, Sumatera Utara; Semarang, Jawa Tengah; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Makassar, Sulawesi Selatan.

“Desk investasi ini adalah program perpanjangan tangan kami di daerah untuk melakukan penguraian terhadap berbagai macam hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk desk investasi di Batam dan Denpasar. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi dan memperkuat koordinasi pelayanan perizinan di kedua wilayah.

"Dan memang efektivitas desk investasi yang kami lakukan ini sangat signifikan. Di Kota Batam saat ini (percepatan realisasi investasi) sudah naik 2-3 kali lipat," kata Todotua.

Melalui program tersebut, Todotua menyebut pemerintah ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyelesaikan persoalan investasi.

Di Sumatera Utara, desk investasi berkantor di kawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk mempermudah koordinasi pelayanan dan penyelesaian kendala investasi.

Menurut Todotua, desk investasi juga berfungsi mengoptimalkan konsolidasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang melibatkan 38 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

“Sehingga kami turun, harapannya Sumatera Utara ini kita bisa melaksanakan konsolidasi pelayanan perizinan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan juga persoalan-persoalan bottlenecking investasi yang ada di Sumatera Utara itu kita bisa urai dan bisa kita lakukan dengan cepat,” ujarnya.

Berdasarkan data realisasi investasi Sumatera Utara periode Januari-September 2026, total investasi yang masuk mencapai Rp37 triliun.

Realisasi tersebut didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp22,1 triliun atau 59,8 persen, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp14,9 triliun atau 40,2 persen.