Mensos Laporkan Persiapan Antisipasi Potensi Bencana di Musim Hujan ke Presiden

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melaporkan persiapan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menghadapi musim hujan kepada Presiden Prabowo Subianto saat dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11).

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim hujan berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Lapor tentang persiapan menghadapi musim hujan ini ya. Jadi, ini adalah laporan dari setiap kementerian, lembaga, dan juga tentu nanti kaitannya dengan pemerintah daerah. Kita ingin sesuai harapan dengan Bapak Presiden, ada koordinasi yang baik," kata Mensos sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Gus Ipul mengatakan Kemensos terlibat dalam penanganan bencana sejak tahap prabencana, di antaranya melalui konsolidasi bersama pemerintah daerah dan penyediaan kampung siaga bencana.

Selain itu, Kemensos menyiapkan dukungan logistik yang tersebar di lebih dari 800 titik, terutama di desa-desa yang memiliki kerawanan bencana.

"Kemudian ketika terjadi bencana, kita ada dukungan logistik di 800 lebih titik. Logistik kita di desa-desa yang rawan bencana," ujarnya.

Pada saat bencana terjadi, Kemensos juga menyiapkan pendirian dapur umum serta bantuan lain yang dibutuhkan masyarakat terdampak.

Sementara pada tahap pascabencana, Kemensos menyalurkan bantuan sosial kebencanaan yang meliputi bantuan isian rumah, pemberdayaan, serta jaminan hidup bagi setiap individu selama tiga bulan.

Gus Ipul menjelaskan penyaluran bantuan tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, badan, dan pemerintah daerah terkait.

Ia menambahkan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data dari pemerintah daerah yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik (BPS).

"Setiap penyaluran kita selalu berdasarkan data yang dikirim oleh pemerintah daerah, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPS. Setelah itu kita salurkan," kata Gus Ipul.