Jangan Cuma Jadi Penjaga Hutan, Komunitas Adat Kaltim Harus Dapat Manfaat Ekonomi

SAMARINDA – Berbagai program lingkungan terus didorong sebagai upaya menjawab meningkatnya tekanan terhadap ekosistem akibat aktivitas ekonomi, perubahan iklim, dan pola konsumsi masyarakat.

Namun, keberhasilan agenda pelestarian lingkungan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan juga dari konsistensi pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, serta dampak nyata terhadap kualitas lingkungan.

Karena itu, sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar program lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku dan pembangunan berkelanjutan.

Sebanyak 287 komunitas masyarakat hukum adat (MHA) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih memiliki tutupan hutan luas siap menerima manfaat ekonomi dari program lingkungan, sehingga proses pengakuan resmi menjadi MHA merupakan syarat utama yang harus diselesaikan.

"Tanpa status hukum yang jelas, potensi kesejahteraan tersebut belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Siti Sugiyanti di Samarinda, Senin (9/11).

Ia mengatakan bahwa dari 516 komunitas yang teridentifikasi di tujuh kabupaten dan dua kota, baru 10 komunitas yang telah resmi diakui hak atas wilayah adat mereka.

Dari 10 MHA yang sudah mengantongi surat keputusan (SK) dari bupati tersebut, sehingga mereka memiliki peluang membuka harapan ekonomi baru dari hutan adat, sekaligus membuktikan bahwa hutan adat yang dijaga turun-temurun memiliki makna yang lebih luas.

"Bukan hanya menjadi sumber kehidupan melalui pemanfaatan nonkayu, hutan adat juga berpotensi menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan melalui program insentif lingkungan," kata Siti.

Sementara itu, lanjut dia, 287 komunitas lainnya yang masih menjaga hutan adat, berpeluang besar menerima manfaat dari program FCPF Carbon Fund dan skema insentif lingkungan lainnya, asalkan proses pengakuan mereka segera tuntas.

"Pengakuan adalah kunci. Ketika status hukum sudah jelas, manfaat ekonomi dari pelestarian hutan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Mereka telah menjaga hutan ini selama berabad-abad, sudah sepantasnya kesejahteraan ikut tumbuh dari apa yang mereka lestarikan," katanya.

Ia juga menyebut, saat ini sudah sebanyak 173 komunitas telah mendapatkan pendampingan dari berbagai sumber, mulai dari APBD Pemprov Kaltim, program Enabel, hingga Green Climate Fund (GCF).

Pendampingan yang dilakukan mencakup penyusunan dokumen etnografi, verifikasi lapangan, hingga pendampingan administrasi, agar proses pengakuan berjalan lebih cepat.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah, penempatan tenaga pendamping teknis di kabupaten/kota, serta pendekatan jemput bola untuk memperlancar proses yang selama ini tertahan di tahap penetapan keputusan.

Langkah itu diharapkan bisa semakin membuka jalan agar ratusan komunitas adat lainnya segera mendapatkan kepastian hukum, sekaligus meningkatkan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dari tanah leluhur mereka.