Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas

JAKARTA-Perubahan ekonomi dunia menghadirkan tantangan baru bagi pembangunan industri Indonesia. Ketegangan geopolitik dan penataan ulang rantai pasok global meningkatkan kebutuhan akan kepastian pasokan bahan baku, energi, dan teknologi. Di saat yang sama, percepatan digitalisasi dan tuntutan pengurangan emisi mengubah cara produksi dan syarat daya saing.

Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Upaya ini membutuhkan hubungan yang lebih erat antara penyedia bahan baku, industri pengolahan, pemasok komponen, dan produsen barang jadi, serta penguasaan teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

“Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan masa lalu, melainkan pembaruan yang disesuaikan dengan realitas global dan kebutuhan domestik,” ujar mantan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) di Jakarta, Jumat (6/11). Pernyataan ini juga disampaikannya dalam kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang, Juli 2025.

Untuk menjawab tantangan itu, pada akhir 2025 AGK selaku Menteri Perindustrian meluncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan nasional yang integratif dan komprehensif. SBIN menjadi instrumen teknokratis pertama yang menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan industri.

SBIN memuat delapan elemen: ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pembangunan SDM dan teknologi, hilirisasi, pemerataan ekonomi melalui industri rakyat dan IKM, reformasi regulasi, serta pengembangan industri hijau dan biru. Dari delapan elemen itu, esensinya dirangkum dalam lima prinsip yang saling berkaitan.

Pendekatan ini mengubah cara kerja lama yang sektoral menjadi pendekatan menyeluruh berbasis prioritas rantai pasok setiap produk industri, dan telah melalui public hearing dengan asosiasi, akademisi, dan pakar ekonomi.

1. Integrasi Semua Sektor

Fragmentasi kebijakan dan ego sektoral masih menjadi persoalan mendasar pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap kementerian/lembaga, bahkan antarsektor dalam satu kementerian, kerap memiliki cara pandang dan target masing-masing yang tidak terintegrasi.

SBIN hadir untuk mengorkestrasi agenda pembangunan industri nasional dalam satu kerangka, di mana setiap pihak berperan sesuai domain tugasnya. Contohnya, program peningkatan produksi pertanian harus diintegrasikan dengan industri agro, industri kimia dan pupuk, industri alat dan mesin pertanian, transportasi, pengemasan, hingga jasa logistik.

Integrasi ini juga mencakup penyelarasan dengan kebijakan pendidikan, penelitian, energi, infrastruktur, pembiayaan, dan pembangunan wilayah. Kebutuhan industri terhadap tenaga terampil harus terhubung dengan pendidikan vokasi, sementara investasi teknologi membutuhkan dukungan riset dan pembiayaan jangka panjang.

Untuk itu, SBIN mendorong lima aksi: menetapkan peta rantai pasok lintas sektor berbasis pohon industri; membangun koridor industri terintegrasi yang menempatkan fasilitas hulu, antara, dan hilir dalam hubungan geografis yang efisien; membentuk badan pengelola klaster industri; menghubungkan perusahaan termasuk IKM melalui platform rantai pasok digital; serta mengintegrasikan perencanaan wilayah yang menyatukan WPPI, kawasan industri, sentra IKM, dan Desa Industri.

2. Penguatan Backward & Forward Linkages

Penguatan keterkaitan antarsektor adalah cara SBIN menerjemahkan integrasi ke dalam hubungan produksi yang konkret. Backward linkage adalah hubungan industri dengan pemasok inputnya, sedangkan forward linkage adalah hubungan hasil produksi dengan industri pengguna, sektor ekonomi lain, dan pasar.

Melalui pemetaan kedua keterkaitan itu, SBIN mengidentifikasi mata rantai yang masih lemah atau bergantung pada pasokan luar negeri.

Penguatannya dilakukan melalui tujuh aksi: memperkuat ekosistem suplai domestik di hulu; business matching untuk menyelaraskan perencanaan dan produksi; membentuk kemitraan pemasok-industri dan pengolah-pembeli; meningkatkan kandungan lokal melalui reformasi TKDN dan P3DN; memperluas produk hilir dan akses pasar, contohnya oleokimia sawit untuk kosmetik, deterjen, polimer, dan tekstil; menyediakan pembiayaan rantai pasok seperti invoice financing dan factoring khusus IKM; serta memberikan perlindungan pasar domestik melalui perluasan SNI wajib dan pengendalian impor produk hilir.

3. Industrialisasi melalui Penguatan Hilirisasi