Penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan Digenjot, Harga Beras Masih Membandel?

JAKARTA – Upaya meredam kenaikan harga beras menjadi ujian bagi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Sebagai komoditas utama konsumsi rumah tangga, kenaikan harga beras tidak hanya mendorong inflasi, tetapi juga berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Karena itu, pengendalian harga tidak bisa semata-mata mengandalkan operasi pasar atau penyaluran bantuan pangan, melainkan harus dibarengi dengan penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pengawasan rantai perdagangan, serta kepastian harga di tingkat petani.

Tanpa pembenahan dari hulu hingga hilir, intervensi pemerintah berisiko hanya meredam gejolak sesaat tanpa menyelesaikan persoalan struktural tata niaga beras.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan guna meredam kenaikan harga beras premium dan medium di zona 2 dan 3 sehingga dapat terjangkau bagi masyarakat.

"Langkah ini diambil menyusul kenaikan harga beras premium dan medium di zona 2 dan zona 3," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan di Jakarta, Jumat (6/11).

Bapanas memetakan tiga zonasi di wilayah Indonesia zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi; zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan. Sedangkan zona 3 yakni Maluku dan Papua.

"Harga beras premium dan medium di zona 2 dan zona 3 semuanya naik, sedangkan di zona 1 cenderung aman. Karena itu, saya meminta rekan-rekan di daerah untuk mengantisipasinya," ujar Hermawan.

Karena itu, Bapanas meminta pemerintah daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di 38 provinsi bergerak bersama Perum Bulog mempercepat penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan beras yang telah dialokasikan pemerintah.

Dia menyebut pemerintah memiliki modal kuat untuk intervensi karena stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog diproyeksikan mencapai 3,8 juta ton hingga akhir 2026 dan terus mendukung penyaluran program pangan.

Bapanas telah memberikan penugasan tambahan untuk program SPHP beras. Penugasan pertama untuk penyaluran sebesar 828 ribu ton sejak Maret telah 100 persen direalisasikan Bulog sampai minggu keempat September 2026.

Sementara untuk penugasan tambahan SPHP beras yang baru dari Bapanas sudah diterbitkan pada akhir September dan tengah Oktober dengan total sebesar 200 ribu ton. Realisasinya sampai 5 November telah menyentuh 155,3 ribu ton atau 77,6 persen.

Selanjutnya untuk pelaksanaan program bantuan pangan beras periode Oktober-Desember ditargetkan kepada Bulog agar dapat mulai salur pada bulan November ini. Sebelumnya pemerintah telah memutuskan program bantuan pangan beras kembali salur untuk triwulan terakhir pada tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok pangan nasional tetap aman. Pemerintah, kata dia, akan terus membantu masyarakat yang paling membutuhkan.

"Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah," kata Amran.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya," tambah Amran.