Emisi Angkutan Barang Terus Membayangi, Transisi Logistik Hijau Jalan di Tempat

Yogyakarta - Emisi angkutan barang di koridor jalan Jawa-Bali mencapai 19,72 juta ton karbon dioksida (CO₂) pada 2026 dan berpotensi melonjak 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035 jika tidak ada intervensi. Namun, upaya menekan emisi melalui elektrifikasi armada masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari mahalnya harga truk listrik hingga ketimpangan infrastruktur pengisian daya.

Dikutip dari Antara, Kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) bersama PT Egis International Indonesia menemukan 79 persen emisi angkutan barang di koridor Jawa-Bali terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Febriani Astari dari PT Egis International Indonesia mengatakan Jawa Barat menyumbang 31 persen emisi, disusul Jawa Tengah 26 persen dan Jawa Timur 22 persen. Sementara itu, truk dua sumbu medium dan truk tiga sumbu berkontribusi sebesar 59 persen terhadap total emisi.

"Dengan asumsi harga karbon 50 dolar AS per ton, nilai ekonomi emisinya mencapai sekitar Rp220 triliun secara kumulatif hingga 2035," kata Febriani di Yogyakarta, Kamis (5/11).

Menurut dia, konsentrasi emisi tersebut sebenarnya membuka peluang bagi pemerintah dan pelaku industri untuk memprioritaskan pengendalian di wilayah dengan kontribusi terbesar. Lebih dari tiga perempat emisi berasal dari tiga provinsi, sementara lebih dari seperempatnya terkonsentrasi di sepuluh kabupaten/kota.

"Persoalannya ternyata lebih sempit dan lebih bisa dikelola. Lebih dari tiga perempat emisi ada di tiga provinsi, dan lebih dari seperempatnya berasal dari sepuluh kabupaten/kota, sehingga kita bisa memulai dari titik-titik panas tersebut," ujarnya.

Meski demikian, percepatan elektrifikasi angkutan barang belum mudah diwujudkan. Ketua Tim Kajian Pustral UGM Arif Wismadi mengatakan hasil 14 wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) di Jakarta, Surabaya, dan Bali yang melibatkan 185 instansi menunjukkan infrastruktur pengisian daya dan harga truk listrik menjadi hambatan utama.

Survei terhadap 50 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) angkutan barang juga memperlihatkan persoalan keterjangkauan pembiayaan. Hanya delapan persen responden bersedia beralih ke truk listrik dengan skema kredit yang tersedia saat ini. Namun, minat tersebut meningkat menjadi 56 persen apabila tersedia uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan persyaratan jaminan cukup menggunakan BPKB truk listrik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, kajian merancang tiga prototipe pembiayaan, yakni kredit hijau berbasis kontrak dengan pemilik barang, sewa armada tanpa uang muka, serta skema langganan baterai.

"Truk listrik tidak akan berpindah dari brosur ke jalan raya selama hitungannya belum masuk akal bagi operator," kata Arif.

Persoalan lain terlihat dari distribusi infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Kajian tersebut mengembangkan aplikasi web EQLAS for EV untuk membantu perencanaan lokasi pengisian daya agar lebih merata secara geografis dan sosial.

Transformasi Logistik

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI) mendorong transformasi industri logistik melalui efisiensi energi, pengukuran emisi karbon, penggunaan teknologi rendah karbon, serta pengembangan rantai pasok berkelanjutan.

Ketua Umum APGLI Netty Sri Rejeki mengatakan pelaku usaha perlu mulai mencatat emisi yang dihasilkan dari kegiatan pengangkutan barang melalui jalur darat, laut, maupun udara. Pencatatan tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menyusun langkah pengurangan emisi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Menurut dia, perubahan dapat dimulai dari kegiatan sederhana, seperti perawatan armada secara berkala sesuai petunjuk pabrikan agar konsumsi bahan bakar dan emisi tidak berlebihan.

APGLI yang baru melaksanakan peluncuran pada 29 Oktober 2026 juga menyiapkan program edukasi, penghitungan karbon gratis bagi perusahaan, pengembangan Green Logistic Zone, serta publikasi dan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku industri.