Hasil Kajian UGM Terungkap Emisi Angkutan Barang Jawa-Bali Terkonsentrasi di Tiga Provinsi

YOGYAKARTA - Kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) dan PT Egis International Indonesia menemukan bahwa 79 persen emisi angkutan barang di koridor jalan Jawa-Bali terkonsentrasi di tiga provinsi yaitu Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

Febriani Astari dari PT Egis International Indonesia mengatakan emisi angkutan barang jalan di koridor Jawa–Bali mencapai 19,72 juta ton CO₂ pada 2026, dan tanpa intervensi, naik 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035.

"Jawa Barat menyumbang 31 persen, Jawa Tengah 26 persen, dan Jawa Timur 22 persen. Sementara truk dua sumbu medium dan truk tiga sumbu menyumbang 59 persen emisi," kata Febriani dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis (5/11).

Dia mengatakan dengan asumsi harga karbon 50 dollar AS per ton, maka nilai ekonomi emisinya mencapai sekitar Rp220 triliun secara kumulatif hingga 2035.

"Persoalannya ternyata lebih sempit dan lebih bisa dikelola. Lebih dari tiga perempat emisi ada di tiga provinsi, dan lebih dari seperempatnya berasal dari sepuluh kabupaten/kota, sehingga kita bisa memulai dari titik-titik panas tersebut," ujar Febriani.

Ketua Tim Kajian dari Pustral UGM Arif Wismadi mengatakan dari 14 wawancara mendalam serta FGD di Jakarta, Surabaya, dan Bali yang melibatkan 185 instansi menempatkan infrastruktur pengisian daya dan harga truk listrik sebagai hambatan teratas.

Sementara itu, survei terhadap 50 UMKM angkutan barang menunjukkan hanya delapan persen yang mau beralih dengan syarat kredit saat ini, tetapi angkanya naik menjadi 56 persen dengan uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan jaminan cukup BPKB truk listrik.

Untuk itu, lanjut dia, kajian merancang tiga prototipe pembiayaan, yaitu kredit hijau berbasis kontrak dengan pemilik barang, sewa armada tanpa uang muka, dan langganan baterai.

"Truk listrik tidak akan berpindah dari brosur ke jalan raya selama hitungannya belum masuk akal bagi operator," kata Arif.

Lebih lanjut Arif mengatakan salah satu hasil utama kajian adalah aplikasi web EQLAS for EV yang dirancang untuk perencanaan sistematis guna mengurangi kesenjangan infrastruktur pengisian daya, baik secara spasial maupun sosial.

Saat ini 36 persen Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jawa–Bali berada di lima kota Jakarta, padahal wilayah itu hanya menyumbang 4,8 persen emisi truk.

"Selagi SPKLU khusus truk belum dibangun, perencanaannya harus sistematis agar tersebar di sepanjang koridor Jawa–Bali, tidak menumpuk di barat Jawa seperti pada kendaraan listrik penumpang," ujar Arif.

Menurutnya elektrifikasi logistik juga lebih berkeadilan karena manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, berbeda dengan subsidi mobil listrik penumpang yang lebih banyak dinikmati kelompok mampu.