Cegah Pembakaran Lahan, Pemkot Palangka Raya Kerahkan Lima Tim Drone Pantau hingga Dini Hari

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah mengerahkan lima tim pesawat nirawak (drone) untuk memperkuat pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada malam hingga dini hari sebagai upaya mencegah pembakaran lahan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya, Berlianto di Palangka Raya, Kamis (05/11), mengatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari peningkatan kewaspadaan pemerintah kota terhadap ancaman karhutla dengan melibatkan personel dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Dalam 10 hari terakhir ini, kita mengaktifkan 20 anggota patroli yang bergerak mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 04.00 dini hari," katanya.  

Berlianto yang juga menjadi koordinator tim pemadam dari OPD itu menerangkan, sebanyak 20 personel tersebut melaksanakan patroli secara bergiliran untuk memastikan kondisi wilayah tetap terpantau dan potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal.  

Selain patroli darat, pemerintah kota membentuk lima tim drone yang merupakan gabungan personel dari Satpol PP, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

Penggunaan drone difokuskan pada pemantauan malam hingga dini hari, termasuk mulai pukul 00.00 WIB. Langkah tersebut diarahkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di kawasan rawan kebakaran sekaligus mengantisipasi kemungkinan pembakaran lahan secara sengaja.

Berlianto mengatakan pengoperasian drone pada jam-jam tersebut merupakan arahan Wali Kota Palangka Raya agar pengawasan lebih efektif dalam mencegah aktivitas pembakaran lahan oleh oknum masyarakat.

"Bapak wali kota menginginkan justru tim drone ini bergerak mulai pukul 00.00 untuk mengantisipasi apabila ada sebagian warga kita yang berkeinginan untuk coba-coba," ujarnya.

Melalui kombinasi patroli darat dan pemantauan udara, Pemkot Palangka Raya berupaya memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mempercepat deteksi dini potensi karhutla, sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hedrikus Satriya Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla, Pemkot Palangka Raya, telah mendapatkan Banpres Rp10 miliar. Alokasi terbesar diarahkan untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2,45 miliar, belanja bahan bakar minyak (BBM) Rp1,39 miliar, dan pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp1,25 miliar.

Pemerintah kota juga menyiapkan anggaran bagi masyarakat terdampak karhutla serta perlindungan melalui asuransi bagi 117 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.

Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah kota berupaya memastikan kebutuhan personel, peralatan, operasional lapangan, dan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sehingga penanganan karhutla berlangsung lebih optimal.

"Totalnya ada 16 kegiatan dengan anggaran total Rp10 miliar. Di dalamnya juga ada pembuatan sumur bor, pengadaan obat-obatan, kegiatan Kodim 1016, Kegiatan Polresta, pelayanan Kesehatan, asuransi ketenagakerjaan relawan dan bantuan untuk masyarakat," kata Budi.