Transfer Tunai Langsung Akan Gantikan Subsidi Barang

Jika keakuratan data penerima bansos sudah optimal, pemerintah merencanakan pengalihan bantuan menjadi mekanisme transfer tunai langsung untuk menggantikan subsidi barang seperti BBM dan LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah saat ini terus mendorong penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, serta pemutakhiran data sebagai prioritas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Kondisi ini mendesak dilakukan seiring dengan rencana pembukaan hingga 200 juta rekening baru untuk memperkuat penyaluran bansos melalui perbankan yang perlu dikaji secara matang agar sesuai dengan kebutuhan riil penerima manfaat.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia belum memiliki rekening pada 2026 sekitar 15,3 juta jiwa.

Terdapat selisih antara jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening atau unbanked tersebut dengan target pemerintah.

Upaya mempercepat penyaluran bansos melalui sarana perbankan patut diapresiasi. Namun, skala program harus sebanding dengan kebutuhan penerima manfaat di lapangan.

Harus disadari pembukaan rekening baru berpotensi menimbulkan rekening ganda atau duplikasi bagi masyarakat yang telah memiliki rekening perbankan, serta dapat menambah jumlah rekening pasif atau dormant.

Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat.

Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.

Menurut Airlangga, pemerintah akan menyiapkan dana kurang lebih 11 triliunrupiah untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat.

Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening mendapatkan dana pembukaan sebesar 50 ribu rupiah.

Terkait dengan kondisi dan rencana Pemerintah saat ini terus mendorong untuk memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, serta pemutakhiran data sebagai prioritas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, wartawan Koran Jakarta Erik W Sabini berkesempatan mewawancarai Mensos Saifullah Yusuf dalam sejumlah kesempatan. Berikut petikannya:

Apa yang tengah dilakukan pemerintah terkait DTSEN saat ini?