AS Izinkan Delegasi Iran Hadiri Sidang Umum PBB di New York

Jumat, 18 Sep 2026, 08:50 WIB

WASHINGTON - Amerika Serikat mengizinkan delegasi Iran menghadiri Sidang Umum PBB di New York pekan depan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Kamis (17/9), meskipun perang telah memasuki bulan ketujuh.

Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengkonfirmasi bahwa delegasi tersebut akan mencakup Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

"Sesuai dengan kewajiban kami sebagai negara tuan rumah, delegasi inti dari rezim Iran akan dapat menghadiri Pekan Tingkat Tinggi Sidang Umum PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

Namun, pejabat tersebut mengatakan, delegasi akan lebih kecil daripada tahun lalu. Mereka juga akan menghadapi pembatasan perjalanan dan larangan pembelian barang mewah dan produk lainnya.

Serangan AS dan Israel yang menargetkan Iran sejak akhir Februari memicu perang yang telah menyebar ke seluruh Timur Tengah.

Teheran membalas dengan memblokade Selat Hormuz, jalur air utama untuk transit energi, yang menyebabkan harga minyak global melonjak.

Terjadi peningkatan pertempuran baru antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa pekan terakhir, sementara pengiriman tetap dibatasi di Selat Hormuz dan Selat Bab al-Mandab di lepas pantai Yaman, tempat kelompok Houthi telah menguasai wilayah tersebut.

Ket. Foto: Presiden Iran Masoud Pezeshkian, kiri, dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres berjabat tangan di markas besar PBB di New York, Senin, 23 September 2024. — Sumber: AP

Namun, langkah AS ini terjadi setelah Washington menolak visa masuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk Sidang Umum PBB, sebuah sumber mengkonfirmasi pada hari Rabu, menandai tahun kedua berturut-turut Amerika Serikat melakukan hal tersebut.

Langkah yang diambil pemerintahan Presiden AS Donald Trump tahun lalu memaksa pemimpin Palestina tersebut, yang merupakan peserta tetap di Sidang Umum PBB, untuk berpidato di hadapan para pemimpin global melalui video.

Dalam sebuah pernyataan yang tidak menyebut nama Abbas, Departemen Luar Negeri mengatakan akan menolak visa kepada anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan pejabat Otoritas Palestina.

Hal ini disebabkan oleh "kegagalan mereka melakukan reformasi, bertentangan dengan komitmen mereka kepada Amerika Serikat, dan aktivitas mereka yang terus-menerus merusak prospek perdamaian", kata pernyataan itu.

  • Konflik AS-Iran

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: AFP

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.