Kejutan Manis Pemkab Banyuasin: Listrik Masuk Desa Terpencil Bulan Ini, Cek Lokasinya

PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin bersama PT PLN terus memacu pemerataan akses kelistrikan bagi masyarakat di kawasan terpencil melalui program listrik masuk desa (lisdes). Lewat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, langkah strategis ini diharapkan mampu mengakhiri keterisolasian energi sekaligus mendongkrak denyut ekonomi warga pelosok yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian dalam keterangannya diterima di Palembang, Senin, mengatakan pemerataan akses kelistrikan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terutama warga yang berada di wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik.

"Kami ingin percepatan program listrik masuk desa dan pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Banyuasin terus didorong. Pemerataan akses kelistrikan bagi masyarakat di pelosok, khususnya yang sulit dijangkau, ingin segera kami wujudkan," kata Netta.

Menurut dia, kehadiran listrik di Desa Kuala Sugihan diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan warga.

Sehingga, lanjutnya, masyarakat setempat sangat menantikan kehadiran listrik karena kebutuhan energi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

"Mereka sangat antusias mendengar kabar akan adanya listrik masuk ke desa mereka," ujar dia.

Selain rencana pembangunan PLTS di Kuala Sugihan, ia menyebut jaringan listrik di Desa Bintang Campak, Kecamatan Banyuasin III, saat ini tinggal menjalani pengecekan terakhir.

"Kalau aman dari pohon, mudah-mudahan mulai beroperasi bulan ini," kata Netta.

Sementara itu, Manager PLN UP2K Sumsel Ahmad Nurhadianto mengatakan pihaknya berencana membangun PLTS komunal di Desa Kuala Sugihan, Kecamatan Muara Sugihan.

Ia menjelaskan survei lokasi pembangunan PLTS tersebut direncanakan dilakukan pada pekan depan. Dalam pelaksanaannya, PLN membutuhkan dukungan berupa hibah lahan sekitar satu hingga dua hektare untuk pembangunan PLTS komunal.

"PLTS ini bertujuan menyediakan akses terhadap energi yang andal, terjangkau dan berkelanjutan," katanya menjelaskan.

Ia menambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk menyatukan langkah sebelum pembangunan dilaksanakan, termasuk memastikan kesiapan teknis dan mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

"Melalui rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah antarinstansi sebelum pembangunan dilaksanakan. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan seluruh pihak dapat memahami rencana teknis sehingga jika ada potensi kendala di lapangan bisa diantisipasi sejak awal," ujar dia.