Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

86 SPBU Nakal di Sulawesi Kena Sanksi, Pertamina: Dilarang Timbun BBM, Wajib Pakai Kode QR!

📅 Senin, 07 Sep 2026, 14:36 WIB | Oleh: Tim Penulis
86 SPBU Nakal di Sulawesi Kena Sanksi, Pertamina: Dilarang Timbun BBM, Wajib Pakai Kode QR! Doc: Pertamina Sulawesi
Ket. Arsip - Petugas SPBU mengisi BBM di sepeda motor konsumen.

PALU - Sebanyak 86 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal di Pulau Sulawesi kena sanksi pembinaan sepanjang 2026 karena melanggar aturan.

"Sanksi pembinaan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Pertamina terhadap hasil pengawasan dan evaluasi operasional SPBU," Kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Senin (7/9).

Ia mengemukakan langkah itu sekaligus upaya memastikan seluruh pengelola SPBU menjalankan kegiatan operasional dan pelayanan sesuai standar serta ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap SPBU dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan standar pelayanan dapat diterapkan secara konsisten, sanksi pembinaan juga menjadi bagian dari upaya perbaikan apabila ditemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

"Apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki, kami memberikan tindakan pembinaan supaya pengelola dapat segera melakukan perbaikan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

Ia menjelaskan Pertamina terus berkomitmen memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap SPBU di seluruh wilayah kerja.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan, sekaligus memastikan operasional SPBU berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

"Lembaga penyalur/SPBU wajib menyalurkan BBM tepat sasaran, terutama produk subsidi jenis Solar dan Pertalite. Selain itu tidak dibenarkan SPBU menimbun BBM untuk kepentingan tertentu dan penggunaan kode QR wajib dilakukan pada setiap dispenser produk subsidi," tutur Lilik.

Ia mengatakan, mengenai informasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beredar di publik, bukan syarat untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU dan bukan merupakan kebijakan nasional.

"Selagi pemerintah belum mengubah kebijakan maka aturan penggunaan kode QR tetap berlaku," ujarnya.

Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi masukan maupun pengaduan terkait pelayanan SPBU melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jakarta Didorong Jadi Pusat Industri Kopi Nasional, Libatkan 193 Ribu Pelaku Usaha
    Membaca artikel yang sangat komprehensif ini, saya merasa ...
  • Gunung Anak Krakatau Terus Erupsi, Jakarta Kena Sebaran Abu Vulkanik
    Sangat mungkin terjadi erupsi yg lebih besar, kemarin ...
  • Ditentang AS, PBB Adopsi Resolusi 'Koreksi Peta Dunia', Benua Afrika Ternyata 14 Kali Lebih Besar!
    Indonesia lebih besar dari Eropa. Jarak antara Sabang ...
  • Sapi Aceh Dibawa ke Pulau Terluar, Aceh Besar Bidik Ketahanan Pangan
    Kenapa harus ke pulau aceh pengembangan plasma nutfah ...
  • Aturan Insentif Motor Listrik Masih Digodok, Pemerintah Siapkan Rancangan Perpres
    Ulasan yang sangat komprehensif mengenai urgensi payung hukum ...
Advertisement
Ribuan Warga Surabaya Kena Cleansing, Anggota DPR Pertanyakan Tanggung Jawab Moral BPJS

Ribuan Warga Surabaya Kena Cleansing, Anggota DPR Pertanyakan Tanggung Jawab Moral BPJS

07 Sep 2026
Pilihan Pembaca
# 5
# 5
Wapres Sara Duterte Bayar Uang Jaminan
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.