Bikin Penasaran! Gubernur Ungkap Ke Mana Arah Anggaran Setelah Disesuaikan

MANADO - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menyebutkan setiap penyesuaian dan alokasi anggaran yang disepakati dengan legislatif akan diarahkan pada program-program prioritas.

"Penyesuaian dan alokasi anggaran akan diarahkan bagi program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan infrastruktur strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Gubernur di Manado, Sabtu.

Gubernur menegaskan, alokasi sumber daya daerah harus dimanfaatkan secara optimal tanpa ada pemborosan.

"Kita memastikan tidak ada program yang tumpang tindih," ujarnya.

Anggaran daerah, kata Gubernur, harus menjadi stimulus efektif bagi perekonomian kerakyatan, penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta investasi daerah.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memegang teguh prinsip good governance dan clean government," katanya.

Seluruh tahapan tata kelola keuangan, mulai dari penyusunan Perubahan APBD, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kata Gubernur, wajib menjunjung tinggi asas akuntabilitas, keterbukaan dan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan.

"Kami terus menjaga bahkan meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah," sebut Gubernur.

DPRD bersama Pemprov Sulut baru menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, di antaranya pos pendapatan daerah yang naik sebesar Rp4 miliar lebih menjadi Rp3,232 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (2/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, didampingi jajaran pimpinan dewan Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene. 

Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Perubahan Sulut 2026 setelah sebelumnya dokumen KUA-PPAS dibahas secara intensif antara Banggar DPRD dan TAPD.

Dari hasil pembahasan, terjadi penyesuaian terhadap postur anggaran, termasuk kenaikan target pendapatan daerah sebesar sekitar Rp4,569 miliar.

Target pendapatan yang sebelumnya berada di angka Rp3,228 triliun kemudian disesuaikan menjadi sekitar Rp3,232 triliun.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD dalam memastikan struktur APBD Perubahan tetap realistis sekaligus mampu menopang kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.