171 Desa Jadi Benteng Baru! Imigrasi Sumut Perketat Cegah TPPO dan TPPM
📅 Sabtu, 05 Sep 2026, 13:10 WIB | Oleh: Marcellus Widiarto
Doc: Antara foto/HO-Imigrasi Sumut
MEDAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Sumut) mencatat 171 Desa Binaan Imigrasi (DBI) telah terbentuk di wilayah kerjanya guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
"Program tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan dan perlindungan keimigrasian secara langsung di tengah masyarakat," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Parlindungan dalam keterangan diterima di Medan, Sumut, Sabtu.
Parlindungan mengatakan program tersebut sebagai sistem peringatan dini berbasis masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan terkait pekerja migran Indonesia.
Selanjutnya, wilayah yang mobilitas masyarakat cukup banyak, perlintasan internasional, perkawinan campuran, keberadaan warga negara asing serta potensi TPPO dan TPPM.
"Melalui program tersebut dapat memberikan edukasi mengenai aturan keimigrasian, prosedur bekerja di luar negeri, risiko keberangkatan nonprosedural, serta cara mengenali indikasi awal TPPO dan TPPM," katanya.
Untuk memperkuat itu, Parlindungan mengatakan sebanyak 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) ditempatkan pada 11 satuan kerja imigrasi di Sumatera Utara.
"Petugas diharapkan tidak hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan jajaran imigrasi apabila menemukan potensi kerawanan keimigrasian maupun aktivitas warga negara asing yang mencurigakan," ucapnya.
Program DBI dan Pimpasa menjadi bagian dari implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, khususnya penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa dalam rangka mencegah TPPO dan TPPM.
Parlindungan mengharapkan penguatan program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengenali dan menghindari tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural.
"Desa-desa di wilayah kita bukan lagi sebagai titik rentan TPPO, melainkan sebagai benteng pertahanan pertama keimigrasian yang berdaya, edukasi, dan terlindungi," katanya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!