Sekolah Tak Harus Datang ke Kelas? Kepri Siapkan Pendidikan Jarak Jauh untuk Anak di Pulau Terluar

Tanjungpinang - Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai model Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) cocok diterapkan untuk memperluas akses pendidikan menengah di wilayah kepulauan yang menghadapi kendala jarak, transportasi, hingga kondisi sosial ekonomi.

Kepala BPMP Kepri Warsita di Tanjungpinang, Sabtu (8/8), mengatakan karakteristik Kepri yang terdiri atas pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, dan kawasan terluar membutuhkan model pembelajaran yang lebih fleksibel tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan.

"Kepri sebagian wilayah berada di pulau-pulau kecil, pesisir, dan kawasan terluar, membutuhkan model pembelajaran lebih fleksibel tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan," kata Warsita.

Untuk melihat penerapan PJJ, BPMP Kepri telah mempelajari sistem pembelajaran di SMAN 1 Kepanjen, Jawa Timur, yang menjadi salah satu dari tujuh sekolah rintisan SMA Terbuka Jarak Jauh di Indonesia sejak 2014.

Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mengembangkan model tersebut bersama sejumlah provinsi lain, seperti Sumatera Barat dan Maluku Utara.

Menurut Warsita, PJJ dirancang untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi anak-anak yang menghadapi kendala jarak, keterbatasan waktu karena bekerja, maupun hambatan ekonomi.

"Praktik SMA Terbuka Kepanjen relevan untuk dipelajari karena Kepri memiliki tantangan layanan pendidikan yang khas, yaitu terdiri dari gugusan pulau-pulau," ujarnya.

Meskipun berbasis daring, PJJ tetap dapat memadukan pembelajaran digital dengan sesi tatap muka terbatas melalui tutorial berkala di tempat kegiatan belajar (TKB). Dalam sesi tersebut, guru pendamping atau tutor membantu memperdalam materi, memfasilitasi diskusi, serta melakukan evaluasi pembelajaran.

Dengan pola tersebut, siswa tetap memperoleh interaksi langsung dengan guru sekaligus memiliki fleksibilitas dalam mengikuti pembelajaran.

Warsita menilai model SMA Terbuka Kepanjen memberikan pelajaran penting bagi daerah kepulauan yang menghadapi tantangan jarak, akses transportasi, dan keterbatasan layanan pendidikan menengah di sejumlah wilayah.

Harus Menjemput

Selain memperluas akses pendidikan, PJJ dinilai dapat mendukung upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke dalam layanan pendidikan. Anak-anak yang terkendala jarak, waktu, kondisi sosial ekonomi, atau akses transportasi dapat memperoleh alternatif pendidikan yang lebih fleksibel.

"PJJ harus menjadi pendidikan yang menjemput, bukan menunggu. Anak yang terkendala jarak, bekerja membantu keluarga, atau tinggal di wilayah yang sulit dijangkau tetap harus memiliki jalan kembali ke layanan pendidikan," katanya.

Namun, Warsita menegaskan penerapan PJJ harus dikawal agar tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Sistem tersebut harus didukung guru, tutor, modul pembelajaran, learning management system (LMS), pemantauan perkembangan siswa, serta evaluasi untuk memastikan peserta didik benar-benar mengikuti proses pembelajaran.