Pemprov NTT Usul Badan Pendapatan dan Aset Daerah Dipisah Jadi Dua Lembaga

KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah dijadikan dua lembaga agar lebih fokus dalam memperkuat pengelolaan fiskal daerah.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat beraudiensi dengan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Jakarta, Jumat.

Johni Asadoma mengatakan pemisahan kelembagaan diperlukan agar pengelolaan pendapatan dan aset daerah dapat dilakukan lebih fokus sesuai fungsi masing-masing.

“Penggabungan fungsi pendapatan dan aset dalam satu wadah kelembagaan menciptakan beban kerja yang sangat kompleks. Tuntutan peningkatan PAD semakin mendesak, sementara aset daerah membutuhkan tata kelola khusus agar bernilai produktif,” katanya.

Ia menyebut realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT saat ini sekitar Rp1,7 triliun dari target penyesuaian Rp2,1 triliun, setelah sebelumnya ditetapkan Rp2,8 triliun.

Salah satu tantangan peningkatan PAD berasal dari kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang baru sekitar 50 persen dari sekitar satu juta kendaraan terdaftar.

“Pendapatan daerah harus digali secara terukur dan inovatif. Di sisi lain, aset daerah tidak boleh sekadar menjadi catatan inventaris pasif di atas kertas, melainkan harus dikelola secara profesional agar menjadi aset produktif,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan KemenPANRB meminta Pemprov NTT menyiapkan kajian akademis yang komprehensif apabila akan membentuk perangkat daerah baru. 

Kajian tersebut mencakup analisis jabatan, analisis beban kerja, tipologi daerah, serta kemampuan anggaran.

Johni menyatakan Pemprov NTT siap melengkapi dokumen dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyesuaian regulasi daerah. 

Menurut dia, penataan kelembagaan diarahkan pada peningkatan kinerja, bukan sekadar penambahan struktur birokrasi.

Selain kelembagaan, audiensi tersebut membahas usulan 49 formasi jabatan fungsional Ahli Utama untuk memperkuat kebutuhan SDM berkeahlian tinggi di lingkungan Pemprov NTT.

Usulan tersebut mencakup kebutuhan dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan RSJ Naimata Kupang. 

KemenPANRB meminta pengusulan didasarkan pada kebutuhan riil, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk jabatan dokter.

“Pemprov NTT akan melengkapi data, kajian kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar pengusulan 49 jabatan fungsional Ahli Utama tersebut,” kata Johni.