Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemprov Sumsel Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos yang Dibekukan Kemensos

📅 Jumat, 07 Agu 2026, 19:15 WIB | Oleh:
Pemprov Sumsel Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos yang Dibekukan Kemensos Doc: antara foto
Ket. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra di Palembang, Jumat (7/8).

PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (sumsel) memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial (bansos) yang dibekukan pemerintah pusat. Hal ini untuk memastikan data penerima di daerah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra di Palembang, Jumat (7/8), mengatakan verifikasi akan dilakukan setelah pihaknya menerima rincian data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ya, tentunya akan diverifikasi dari data yang disampaikan itu seperti apa di Sumsel. Kita akan melakukan verifikasi bersama dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)," katanya.

Pemprov Sumsel masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemensos terkait rincian penerima bansos yang dibekukan serta arahan pemerintah pusat mengenai tindak lanjut terhadap data tersebut.

Data penerima bansos yang dibekukan secara nasional nantinya akan diuraikan berdasarkan wilayah untuk mengetahui jumlah dan kondisi penerima di Sumatera Selatan.

"Kita akan lihat data sebesar itu yang dikeluarkan oleh Kemensos, kita akan lihat dan breakdown di mana saja," jelasnya.

Terkait adanya penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online (judol), Edward mengatakan hal tersebut juga perlu diverifikasi berdasarkan data yang dimiliki Kemensos.

"Kita akan lihat, artinya akan didata dari Kemensos. Kemudian keterlibatan itu kan mungkin. Itu kan secara online ada transaksi, tidak bisa dilihat dari satu sisi, tapi banyak hal yang bisa menjadi indikasi seseorang itu melakukan judol atau tidak," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menangguhkan sebanyak 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan hasil pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima PKH)l.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Gelombang Tsunami Setinggi 18 Meter Mengancam Pantai Selatan Kebumen
    Membayangkannya saja sudah bikin takut. Apalagi ada keluarga ...
  • Mohon Dukungan Doa! Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Paru-paru di Roma
    Turut mendoakan, semoga operasinya berjalan baik dan lancar ...
  • Peringkat FIFA Melesat, Timnas Indonesia Dipastikan Lolos Langsung ke Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030
    Masa depan timnas kita sepertinya makin cerah, sangat ...
  • Kolaborasi Industri dan Akademisi Diperkuat, Seequent Dorong Kapasitas Geosains Indonesia
    How can collaboration between industry and academic institutions ...
  • Mengapa Tak Banyak Mahasiswa Asing yang Mau Kuliah di Indonesia?
    What factors might discourage international students from pursuing ...
Advertisement
jjroyal-luwak
Megapolitan
Cuaca Jakarta Diprakirakan ...
Nasional
KPK: Bupati Klaten Diduga P...
Ekonomi
Upaya Percepatan Pemulihan ...
Advertisement
10 Event Jakarta Akhir Pekan 17-18 Oktober: Ada Synchronize Festival hingga BABYMONSTER

10 Event Jakarta Akhir Pekan 17-18 Oktober: Ada Synchronize Festival hingga BABYMONSTER

16 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.