Keberlanjutan Pertumbuhan Tak Bisa Terus Bergantung pada Belanja Pemerintah

» Daya saing industri nasional dapat dibangun dari pengembangan produk berbasis inovasi, bukan semata mengandalkan komoditas primer.

JAKARTA - Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tidak bisa terus bergantung pada belanja pemerintah, melainkan harus ditopang oleh penguatan sektor riil, khususnya industri manufaktur serta usaha kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi ekspor.

 Demikian kesimpulan pendapat Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro dan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian yang dihubungi secara terpisah.

 Mudrajad mengatakan contoh yang perlu diperluas adalah keberhasilan sentra industri anyaman bambu Sumberagung, Sleman, yang mampu meningkatkan nilai tambah melalui inovasi produk hingga menembus pasar ekspor. Pengalaman tersebut jelasnya menunjukkan bahwa daya saing industri nasional dapat dibangun dari pengembangan produk berbasis inovasi, bukan semata mengandalkan komoditas primer.

 “Ketika pelaku usaha terus berinovasi menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pasar, dan memiliki akses ke pasar internasional, maka pertumbuhan ekonomi akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Nilai tambah seperti inilah yang perlu diperbanyak di berbagai daerah,” kata Mudrajad.

 Pemerintah tambahnya perlu memperkuat ekosistem industri melalui pendampingan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan pasar ekspor.

 Langkah tersebut dinilai penting agar sektor swasta kembali menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Jika penguatan sektor manufaktur, industri kreatif, dan UKM berorientasi ekspor berjalan secara konsisten, maka pertumbuhan ekonomi tidak hanya lebih berkualitas, tetapi juga lebih berkelanjutan karena ditopang oleh produktivitas, investasi, serta daya saing nasional yang semakin kuat.

 Sementara itu, Fakhrul mengatakan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan pada belanja pemerintah, melainkan harus ditopang oleh penguatan sektor riil, khususnya industri manufaktur serta UKM yang berorientasi ekspor.

 Dia memberi catatan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Sementara, mesin utama sektor swasta, khususnya manufaktur dan pertambangan, masih menghadapi tekanan.

 “Q2 ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh government-driven growth. Belanja pemerintah berhasil menjaga momentum ekonomi, tetapi pada saat yang sama kita melihat sektor swasta belum sepenuhnya kembali menjadi motor pertumbuhan,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8).

Penyanggah Ekonomi

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen (yoy), menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II-2026.

 “Dalam jangka pendek pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi, tetapi dalam jangka panjang pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya penggerak ekonomi nasional,” kata Fakhrul. Kondisi tersebut tercermin dari kinerja sektor manufaktur yang masih relatif lemah. Industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya tumbuh 0,88 persen secara kuartalan, sementara secara tahunan tumbuh 4,52 persen, lebih rendah dibandingkan sektor-sektor jasa yang mengalami akselerasi lebih tinggi.

 Padahal manufaktur menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap PDB nasional, sehingga perlambatan pada sektor ini sangat mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Data produk domestik bruto saat ini mengonfirmasi sinyal yang sudah lebih dulu diberikan oleh PMI.

 Dunia usaha manufaktur masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian sehingga ekspansi sektor industri belum mampu kembali menjadi penggerak utama ekonomi,” kata Fakhrul.

 Fakhrul juga menyoroti kontraksi sektor pertambangan yang justru terjadi ketika harga berbagai komoditas global masih berada pada level yang relatif tinggi. BPS juga mencatat, sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi 1,64 persen (yoy) pada triwulan II-2026. Ini menunjukkan bahwa persoalan sektor pertambangan saat ini bukan berada pada sisi harga komoditas, melainkan pada sisi produksi dan kepastian usaha.