Pemkab Tapin Belajar Pengelolaan Pangan dan Tata Kelola Pertanian ke Kabupaten Badung

Badung - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mempelajari pengelolaan sektor pangan dan tata kelola hasil pertanian melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, Selasa (28/7).

Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali pengalaman, bertukar gagasan, dan memperoleh referensi mengenai pola pengelolaan sektor pangan yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung.

"Kami belajar, menggali pengalaman, bertukar pikiran, serta memperoleh referensi mengenai pola pengelolaan sektor pangan yang telah diterapkan Pemkab Badung," ujar Juanda.

Ia menjelaskan rombongan mempelajari pengelolaan sektor pangan, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan, serta pengembangan tata kelola bisnis dan distribusi hasil pertanian.

Menurut Juanda, sektor pertanian, khususnya komoditas beras, merupakan sektor strategis di Kabupaten Tapin sehingga diperlukan berbagai referensi dan inovasi untuk memperkuat sistem pengelolaannya.

Selain itu, rombongan juga mempelajari kebijakan dan inovasi Pemerintah Kabupaten Badung dalam membina BUMD pangan serta mengelola penggilingan padi.

“Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan di wilayah kami," kata Wabup Juanda.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan sektor pariwisata selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan perekonomian masyarakat Badung.

Namun, menurut dia, keberlanjutan sektor pariwisata perlu diimbangi dengan penguatan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.

"Keberhasilan pembangunan suatu daerah harus bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah," kata Adi Arnawa.

Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Badung memiliki program prioritas berupa bantuan hari raya sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Menurut Adi Arnawa, program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta membantu mengendalikan inflasi daerah.