LPDP Jakarta Rp100 M untuk 50-75 Calon Mahasiswa, Ini Penjelasan Pramono soal Anggarannya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan bahwa program LPDP khusus Jakarta direncanakan akan memberangkatkan 50 hingga 75 calon mahasiswa dengan anggarap Rp100 miliar.

“Jumlahnya Rp100 miliar. Berdasarkan hasil diskusi dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp2 miliar sebenarnya. Jadi, nanti yang rencana akan kita berangkatkan itu antara 50 sampai dengan 75 anak,” ujar Pramono di Balai Kota, Senin (27/6).

Namun, Pramono menegaskan, penyesuaian jumlah penerima dilakukan karena Pemprov DKI juga harus membagi anggaran untuk program prioritas lain, salah satunya revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak.

"Salah satu prioritas untuk renovasi, revitalisasi SD-SD yang terjadi, yang kemarin karena ada pemotongan DPH, dari 22 itu kan awalnya cuma tujuh. Kemarin saya sudah memutuskan tambah empat sehingga menjadi 11. Sebelas itulah yang kita perbaiki, termasuk SD Negeri 09 Kebayoran Lama yang sementara pindah ke SD Negeri 11," kata Pramono.

Kendati demikian, dalam rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar anggaran LPDP Jakarta tak seluruhnya digunakan untuk program tersebut.

Sebab, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki menilai masih banyak kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak dibandingkan dengan program tersebut.

Menurutnya, sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekolah rusak dan menambah kuota sekolah swasta gratis.

Namun dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyebut bahwa semangat dari menjalankan program tersebut adalah agar anak-anak Jakarta dapat mengenyam pendidikan di luar negeri. Hal tersebut juga selaras dengan Jakarta yang kini merupakan kota global.

Setelah saling berdiskusi, Komisi E DPRD DKI Jakarta pun akhirnya meminta agar Pemerintah Jakarta membagi anggaran program LPDP Jakarta dengan hal-hal mendesak di bidang pendidikan lainnya.

Pengalihan Anggaran ke Sekolah Rusak

Sementara itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda rencana program LPDP khusus Jakarta dan mengalihkan anggarannya untuk kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki menilai, kondisi seperti memperbaiki sekolah rusak dan menambah kuota sekolah swasta gratis lebih mendesak dibandingkan dengan menjalankan program LPDP Jakarta.

“Kalau sekiranya memang LPDP ini belum termasuk urgen, belum termasuk prioritas, boleh juga kita lirik sekolah-sekolah yang lebih memerlukan,” ucap Subki.

Selain Subki, Anggota DPRD DKI Komisi E Astrid Kuya juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang rencana pelaksanaan program LPDP khusus anak-anak Jakarta.

Astrid menilai, saat ini bahkan masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Lebih lanjut menurut Astrid, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak lainnya, mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja.